JAKARTA – Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 memasuki tahap penilaian fisibilitas oleh Tim Penilai Independen (TPI) serta penilaian kebermanfaatan inovasi oleh masyarakat. Sebanyak 273 proposal inovasi dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah ditetapkan sebagai finalis dan akan dinilai pada tahap ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, tahapan penilaian KIPP 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan. Di antaranya, penilaian fisibilitas inovasi untuk melihat potensi penerapan secara nasional, serta pelibatan masyarakat dalam proses penilaian. Ia berharap KIPP 2025 menjadi ruang berbagi inspirasi sekaligus mendorong kolaborasi antarinstansi pemerintah untuk mempercepat transformasi pelayanan publik.
“Keberhasilan inovasi untuk mentransformasi pelayanan publik, tidak hanya menghadirkan teknologi baru, tetapi juga dengan perubahan mindset penyelenggaraan pelayanan publik,” ujar Rini di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru menambahkan, pelibatan masyarakat merupakan wujud komitmen menjadikan kebutuhan publik sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan inovasi. Menurutnya, pendekatan penilaian yang lebih partisipatif dan inklusif diharapkan dapat memperkuat perkembangan inovasi agar manfaatnya semakin luas.
Otok menjelaskan, pembaruan ini ditujukan agar inovasi para finalis tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga lebih dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan, termasuk pada sektor kesehatan, pendidikan, kependudukan, hingga mitigasi bencana.
Dalam mekanisme penilaian oleh masyarakat, Kementerian PANRB meminta para finalis menjaring penilaian dari penerima manfaat inovasi. Masyarakat dapat memberikan nilai dan pendapat melalui laman Sinovik di alamat sinovik.menpan.go.id/penilaian-masyarakat.
Penilaian masyarakat dilakukan dengan minimal 50 responden. Sebagai bahan pertimbangan, masyarakat dapat melihat inovasi dengan menyaksikan video instansi yang telah diunggah di media sosial Instagram. Sejalan dengan itu, Otok meminta agar video inovasi para finalis dapat disebarluaskan melalui kolaborasi dengan akun Instagram Cerita Yanlik (@cerita.yanlik).
Menurut Otok, kolaborasi tersebut diharapkan memudahkan instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mempelajari praktik baik penyelenggaraan pelayanan publik secara lebih luas, sekaligus memperkuat ekosistem inovasi di berbagai instansi. Ia juga menyebut inovasi yang sudah diciptakan diharapkan terus ditingkatkan, disebarluaskan, dan dapat direplikasi oleh instansi lain.
Proses penilaian oleh TPI dan masyarakat dijadwalkan berlangsung paralel pada 1–5 Agustus 2025. Tahap ini dilakukan untuk menentukan Outstanding Public Service Innovation (OPSI) dari Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Umum dan Replikasi.
“Semangat inovasi dan kolaborasi sebagai langkah nyata untuk transformasi melayani negeri. Mari kita jadikan proses KIPP tidak hanya untuk meraih penghargaan, tetapi karena untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat,” kata Otok.
KIPP 2025 dimulai sejak Maret. Sebanyak 3.051 proposal inovasi pelayanan publik dari 349 instansi pemerintah telah didaftarkan. Seluruh proposal tersebut dinilai oleh Tim Evaluasi yang berlatar belakang akademisi dari berbagai universitas di Indonesia.
Hasil penilaian Tim Evaluasi menetapkan 273 proposal yang memenuhi nilai passing grade 85,00. Inovasi tersebut kemudian dikaji kembali dan ditetapkan Menteri PANRB sebagai Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik untuk memasuki penilaian fisibilitas penerapan nasional dan penilaian kebermanfaatan oleh masyarakat.
Otok menegaskan, pelibatan publik dilakukan untuk memastikan inovasi yang telah diimplementasikan benar-benar berdampak. “Demi memastikan inovasi pelayanan publik yang telah diimplementasikan betul-betul berdampak dan bermanfaat, kami mengajak masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap 273 Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik,” ujarnya.
