Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai stabilitas sistem keuangan (SSK) pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Ketidakpastian tersebut terutama dipengaruhi dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta eskalasi ketegangan geopolitik. Meski kesepakatan negosiasi tarif resiprokal AS telah dicapai dengan sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia, KSSK memandang penguatan kewaspadaan dan respons kebijakan yang efektif tetap diperlukan.
Penilaian itu disampaikan usai rapat berkala KSSK III tahun 2025 yang digelar pada Jumat, 25 Juli 2025. KSSK—yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—menyepakati penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga anggota KSSK serta dengan kementerian/lembaga lain untuk memastikan SSK tetap terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di tingkat global, ketidakpastian pada triwulan II 2025 dinilai tetap tinggi, dipicu kebijakan tarif resiprokal AS dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pada April 2025, pengumuman tarif resiprokal AS dan retaliasi Tiongkok memicu peningkatan ketidakpastian ekonomi global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada Juni 2025 turut meningkatkan ketidakpastian dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global, termasuk AS, Eropa, dan Jepang.
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan II 2025 tercatat 5,2% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya 5,4% (yoy), seiring penurunan ekspor ke AS. Sebaliknya, ekonomi India diprakirakan tumbuh baik didukung investasi yang masih kuat. Sejumlah negara berkembang lainnya mengalami perlambatan akibat penurunan ekspor ke AS dan pelemahan perdagangan global.
KSSK juga mencatat pergeseran aliran modal dari AS ke aset yang dianggap aman, terutama aset keuangan di Eropa, Jepang, dan komoditas emas, yang diikuti pergeseran aliran modal dari AS ke emerging markets (EM). Kondisi ini mendorong berlanjutnya pelemahan dolar AS terhadap mata uang global. World Bank dalam laporan Juni 2025 memprakirakan pertumbuhan ekonomi global 2025 sebesar 2,9% (PPP weights), turun dari proyeksi sebelumnya 3,2%. OECD pada laporan Juni 2025 juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 dari 3,1% menjadi 2,9%.
Untuk domestik, KSSK menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tetap terjaga dan menjadi landasan agar ekonomi 2025 tumbuh di sekitar 5,0%. Konsumsi dan daya beli dinilai masih positif, sementara aktivitas dunia usaha disebut tetap resilien, didukung peran APBN melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pemerintah melanjutkan stimulus ekonomi, mendorong implementasi program strategis, memberi dukungan sektor prioritas, serta menyediakan bantalan bagi sektor yang rentan.
Dari sisi eksternal, ekspor disebut tetap kuat dengan surplus neraca perdagangan sebesar USD15,38 miliar year to date (ytd) per Mei 2025, meningkat dibanding Mei 2024 sebesar USD13,06 miliar ytd. Dari sisi moneter, BI menurunkan suku bunga, melonggarkan likuiditas, dan meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit/pembiayaan ke sektor prioritas.
KSSK menilai keberhasilan negosiasi penurunan tarif resiprokal AS untuk Indonesia menjadi 19% diprakirakan menopang kinerja sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur. Di sisi lain, implementasi tarif impor 0% atas produk asal AS diprakirakan mendorong harga produk migas dan pangan domestik lebih rendah. Namun, KSSK menekankan perlunya mencermati risiko rambatan, termasuk kinerja sektor manufaktur yang masih menunjukkan kontraksi sepanjang triwulan II 2025, tercermin dari PMI Manufaktur Juni 2025 sebesar 46,9. Pemerintah juga disebut akan terus mendorong peran swasta melalui percepatan deregulasi, termasuk memastikan peran Danantara berjalan optimal.
Di pasar keuangan, nilai tukar Rupiah dilaporkan stabil dengan kecenderungan menguat, didukung kebijakan stabilisasi BI. Pada awal triwulan II 2025, Rupiah di pasar off-shore (Non-Deliverable Forward/NDF) sempat tertekan akibat ketidakpastian global sejalan kebijakan tarif resiprokal AS. BI merespons melalui intervensi di pasar valas, termasuk intervensi off-shore NDF secara berkesinambungan, sehingga pergerakan Rupiah kembali terkendali.
Pada 30 Juni 2025, Rupiah tercatat Rp16.235 per dolar AS, menguat dibanding level yang sempat mencapai Rp16.865 per dolar AS pada April 2025. Penguatan juga didukung aliran masuk modal asing ke SBN pada triwulan II 2025 dengan net inflows USD1,6 miliar serta konversi valas ke Rupiah oleh eksportir pascapenguatan kebijakan terkait DHE SDA. Hingga 25 Juli 2025, Rupiah relatif stabil di level Rp16.315 per dolar AS. Cadangan devisa akhir Juni 2025 tercatat USD152,6 miliar, setara pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) juga dilaporkan tetap rendah. Inflasi IHK Juni 2025 tercatat 1,87% (yoy), ditopang inflasi inti yang menurun, inflasi volatile food (VF) yang rendah, dan administered prices (AP) yang terkendali. Inflasi inti turun menjadi 2,37% (yoy), inflasi VF tercatat 0,57% (yoy), dan inflasi AP sebesar 1,34% (yoy). Ke depan, inflasi diproyeksikan tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2025 dan 2026.
Kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan perbaikan. Yield SUN seri benchmark tenor 10 tahun turun 41 bps ytd ke level 6,62% pada akhir triwulan II 2025. Investor asing mencatat net buy Rp42,04 triliun ytd dengan porsi kepemilikan 14,56% per 30 Juni 2025. Per 25 Juli 2025, yield turun 51 bps ytd ke level 6,51% seiring penurunan BI-Rate ke 5,25% pada Juli 2025, sementara net buy asing meningkat menjadi Rp58,29 triliun ytd dan porsi kepemilikan menjadi 14,64%.
Dari sisi fiskal, APBN hingga Semester I 2025 disebut menjalankan peran countercyclical dan menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan. APBN turut menopang pertumbuhan ekonomi 4,87% (yoy) pada triwulan I 2025, dengan aktivitas ekonomi yang disebut menguat pada triwulan II 2025. Indikator kesejahteraan menunjukkan perbaikan: jumlah penduduk miskin per Maret 2025 turun 1,37 juta orang dibanding Maret 2024, angka pengangguran menurun dari 4,82% (Februari 2024) menjadi 4,76% (Februari 2025), serta tambahan penciptaan lapangan kerja mencapai 3,59 juta orang pada periode yang sama.
Pengelolaan APBN dijaga prudent. Belanja Negara terealisasi 38,8% pagu APBN, Pendapatan Negara mencapai 40,0% target, keseimbangan primer Rp52,8 triliun, dan defisit anggaran Rp204,2 triliun atau 0,84% PDB. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.406,0 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp1.003,6 triliun dan Transfer ke Daerah Rp402,5 triliun. Belanja diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan dan program strategis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis, serta perlindungan daya beli melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi energi serta stabilisasi pasokan harga pangan.
Pemerintah juga meluncurkan paket stimulus ekonomi triwulan II 2025 sebesar Rp24,4 triliun untuk melindungi daya beli, dunia usaha, dan stabilisasi ekonomi. Stimulus tersebut mencakup diskon transportasi Rp0,94 triliun (insentif PPN DTP 6% tiket pesawat ekonomi, diskon tiket kereta 30%, diskon angkutan laut 50% selama Juni–Juli 2025), penebalan bantuan sosial Rp11,93 triliun (tambahan Kartu Sembako Rp200.000/bulan dan bantuan pangan 10 kg beras bagi 18,3 juta KPM selama Juni–Juli 2025), serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp10,72 triliun berupa subsidi total Rp600.000 untuk Juni–Juli 2025 kepada sekitar 17 juta pekerja/buruh berpenghasilan hingga Rp3,5 juta atau setara UMP/Kab/Kota dan kepada guru Kemendikdasmen serta Kemenag. Stimulus juga mencakup diskon tarif tol Rp0,65 triliun (non-APBN) dan perpanjangan diskon 50% iuran JKK Rp0,2 triliun (non-APBN) bagi industri padat karya tertentu hingga Januari 2026. Hingga akhir Juni 2025, realisasi paket stimulus disebut sekitar Rp13,6 triliun.
Untuk ketahanan pangan, Pemerintah merealisasikan investasi nonpermanen kepada Perum Bulog sebesar Rp16,6 triliun hingga semester I 2025 guna memperkuat cadangan pangan dan menjaga stabilitas harga beras. Dukungan ini disebut memperkuat deregulasi yang memangkas 145 aturan distribusi pupuk, dengan produksi beras meningkat 13,2% ctc menjadi 19,09 juta ton pada Januari–Juni 2025, menopang pertumbuhan sektor agrikultur triwulan I 2025 sebesar 10,52% (yoy), serta mendorong cadangan beras Bulog menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.
Di bidang iklim usaha dan investasi, Pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, antara lain pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk impor produk Expansible Polystyrene, penunjukan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai pemungut PPh Pasal 22, serta realisasi anggaran Rp18,8 triliun hingga semester I 2025 melalui program FLPP untuk pembangunan 115.930 unit rumah. Target FLPP juga disebut dinaikkan dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit untuk mempercepat pencapaian 3 juta rumah. Pemerintah juga mempercepat penetapan tarif pelindungan dari 40 menjadi 14 hari dan mengintegrasikan sistem pengawasan melalui CEISA Bea Cukai.
Pendapatan negara menghadapi tantangan akibat gejolak global dan moderasi harga komoditas. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp1.201,8 triliun, ditopang penerimaan perpajakan Rp978,3 triliun dan PNBP Rp222,9 triliun. Hingga akhir semester I 2025, pendapatan masih terkontraksi 9% (yoy) dipengaruhi perlambatan ekonomi dan perdagangan global, tingginya restitusi, penurunan harga dan produksi migas serta komoditas SDA, pemberlakuan PPN 12% terbatas barang mewah, dan dividen BUMN.
Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp283,6 triliun atau 46,0% dari APBN. Pembiayaan utang terealisasi Rp315,4 triliun, dengan SBN (neto) Rp308,6 triliun dan pinjaman (neto) Rp6,9 triliun. Pembiayaan non-utang sebesar Rp31,8 triliun antara lain mendukung FLPP dan ketahanan pangan. Pemerintah menyatakan pembiayaan utang akan dilaksanakan hati-hati dan terukur dengan memperhatikan dinamika pasar keuangan serta keseimbangan biaya dan risiko.
Bank Indonesia melanjutkan penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. BI menurunkan BI-Rate masing-masing 25 bps pada Mei dan Juli 2025 menjadi 5,50% dan 5,25%. BI juga memperkuat stabilisasi Rupiah melalui intervensi NDF di luar negeri, transaksi spot dan DNDF di dalam negeri, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Posisi instrumen SRBI hingga 23 Juli 2025 tercatat Rp754,10 triliun, menurun dari Rp923,53 triliun pada awal Januari 2025. Selama 2025 hingga 25 Juli, BI membeli SBN sebesar Rp147,59 triliun, terdiri dari pasar sekunder Rp104,71 triliun dan pasar primer dalam bentuk SPN termasuk syariah Rp42,88 triliun.
Di sisi makroprudensial, BI memperkuat insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dari maksimum 4% menjadi hingga 5% dari DPK sejak 1 April 2025. Hingga minggu pertama Juli 2025, total insentif KLM mencapai Rp376 triliun. BI juga meningkatkan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dari maksimum 30% menjadi 35% dari modal bank efektif 1 Juni 2025, serta menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk bank konvensional dari 5% menjadi 4% dan PLM syariah dari 3,5% menjadi 2,5% efektif 1 Juni 2025. BI mempertahankan CCyB 0% dan RIM pada kisaran 84–94%.
Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk menopang pertumbuhan, khususnya perdagangan dan UMKM, melalui perluasan pembayaran digital dan penguatan infrastruktur. BI memperpanjang kebijakan tarif SKNBI dan kebijakan kartu kredit hingga 31 Desember 2025, serta mendorong perluasan akseptasi digital melalui akselerasi target QRIS, termasuk peluncuran kerja sama QRIS antarnegara dengan Jepang dan inisiasi sandbox QRIS antarnegara dengan Tiongkok pada 17 Agustus 2025.
OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga di tengah ketidakpastian geopolitik dan tensi perdagangan global, didukung permodalan kuat, likuiditas memadai, profil risiko yang manageable, serta kinerja yang stabil. Kredit perbankan pada Juni 2025 tumbuh 7,77% (yoy) menjadi Rp8.059,79 triliun, dengan kredit investasi tumbuh 12,53% (yoy), kredit konsumsi 8,49% (yoy), dan kredit modal kerja 4,45% (yoy). Kualitas kredit terjaga dengan NPL gross 2,22% dan NPL net 0,84%, sementara Loan at Risk tercatat 9,73%. DPK tumbuh 6,96% (yoy) menjadi Rp9.329 triliun. Permodalan perbankan (CAR) berada di 25,79% dan likuiditas memadai dengan AL/NCD 118,78% serta AL/DPK 27,05%.
Di pasar saham, IHSG menguat 6,41% (qtq) pada 30 Juni 2025 ke level 6.927,68, meski secara ytd masih melemah 2,15% pada periode tersebut. Investor nonresiden membukukan net sell Rp23,65 triliun pada triwulan II 2025 (ytd net sell Rp59,33 triliun). Per 25 Juli 2025, IHSG ditutup pada 7.543,50 (ytd menguat 6,55%). Penghimpunan dana di pasar modal pada triwulan II 2025 mencatat nilai penawaran umum Rp142,62 triliun, termasuk Rp8,49 triliun dari 16 emiten baru, dengan 13 pipeline penawaran umum bernilai indikatif Rp9,80 triliun. Bursa Karbon hingga 30 Juni 2025 mencatat 112 pengguna jasa berizin, volume 1.599.322 tCO2e, dan akumulasi nilai Rp77,95 miliar.
Pada sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, aset industri asuransi per Juni 2025 mencapai Rp1.163,11 triliun (tumbuh 3,27% yoy), dengan pendapatan premi akumulasi Rp166,26 triliun (tumbuh 0,65% yoy). RBC asuransi jiwa tercatat 473,55% dan asuransi umum serta reasuransi 313,33%, di atas ambang batas 120%. Total aset dana pensiun tumbuh 8,99% (yoy) menjadi Rp1.578,46 triliun. Pada sektor perusahaan pembiayaan, piutang pembiayaan tumbuh 1,96% (yoy) menjadi Rp501,83 triliun, dengan NPF net 0,88% dan NPF gross 2,55%. Outstanding pinjaman daring tumbuh 25,06% (yoy) menjadi Rp83,52 triliun dengan TWP90 2,85%.
OJK juga melaporkan hingga Juni 2025 terdapat 1.153 aset kripto yang dapat diperdagangkan. OJK telah menyetujui perizinan 23 entitas ekosistem perdagangan aset kripto dan melanjutkan proses perizinan 10 calon pedagang. Jumlah konsumen pedagang aset kripto mencapai 15,85 juta pada Juni 2025, dengan nilai transaksi Rp32,31 triliun pada bulan yang sama. OJK menyatakan terus mencermati perkembangan pasar dan menyiapkan langkah kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas, serta menyambut baik kesepakatan perdagangan RI-AS dan menyatakan kesiapan mendukung kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri terkait.
LPS melaporkan cakupan penjaminan simpanan tetap tinggi. Hingga akhir Juni 2025, rekening nasabah bank umum yang dijamin penuh hingga Rp2 miliar mencapai 99,94% dari total rekening atau setara 636.773.067 rekening. Untuk BPR/BPRS, cakupan penjaminan mencapai 99,97% atau 15.536.549 rekening. LPS menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah sebesar 25 bps menjadi 4,00% untuk bank umum dan 6,50% untuk BPR, serta mempertahankan TBP simpanan valas 2,25%. TBP berlaku 1 Juni 2025 hingga 30 September 2025 dan dapat disesuaikan sesuai perkembangan.
Ke depan, KSSK menyatakan komitmen memperkuat sinergi untuk mengantisipasi potensi risiko dari perkembangan ekonomi dan dinamika geopolitik global, termasuk memperkuat respons kebijakan terkoordinasi guna memitigasi risiko terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Pemerintah, BI, OJK, dan LPS juga berkomitmen menyelesaikan peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara kredibel dengan melibatkan berbagai pihak. KSSK dijadwalkan kembali menggelar rapat berkala pada Oktober 2025.
