Jakarta – Arah pengembangan sistem pembayaran di Indonesia diproyeksikan tidak lagi hanya bertumpu pada kecepatan dan efisiensi, melainkan juga menekankan keamanan, keterhubungan antar-sistem, serta penguatan kepercayaan publik.
Isu tersebut mengemuka dalam Jalin CX Summit 2025 yang digelar PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari Holding BUMN Danareksa, di Yogyakarta. Forum tahunan ini mengusung tema Building Collective Readiness Against Evolving Fraud Threats in Financial Industry dan menghadirkan perwakilan regulator, lembaga keamanan siber, asosiasi fintech, perbankan, hingga penyedia teknologi global untuk membahas arah ekosistem pembayaran nasional di tengah percepatan digitalisasi layanan keuangan.
Dalam diskusi, risiko kejahatan siber menjadi perhatian utama. Cybersecurity Ventures memproyeksikan kerugian global akibat kejahatan siber mencapai USD 10,5 triliun pada 2025. Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 330 juta anomali siber di Indonesia sepanjang 2024.
Di kawasan Asia Tenggara, laporan IBM Cost of a Data Breach 2024 menyebut rata-rata kerugian akibat kebocoran data mencapai USD 3,2 juta per insiden, dengan sektor keuangan termasuk salah satu target utama.
Kepala Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Farida Peranginangin menegaskan regulasi tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga mendorong inovasi. “Infrastruktur pembayaran yang aman dan interoperabel adalah prasyarat utama untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, inovasi tak akan punya ruang tumbuh,” ujarnya, dikutip Sabtu, 9 Agustus 2025.
Farida menyampaikan BI menyediakan regulatory sandbox sebagai sarana uji coba model bisnis baru secara terukur, agar teknologi pembayaran dapat berkembang secara efisien dan inklusif tanpa mengabaikan aspek keamanan.
Dari BSSN, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Slamet Aji Pamungkas menekankan pentingnya implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) sesuai Perpres Nomor 47 Tahun 2023. Menurutnya, ancaman siber terhadap sektor keuangan terus berevolusi, mulai dari pencurian data hingga serangan berbasis kecerdasan buatan.
“Kita tidak bisa menangani ini secara parsial. Butuh kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas,” tegas Slamet.
Wakil Sekjen II AFTECH Saat Prihartono juga menyoroti perlunya lapisan keamanan dalam inovasi layanan digital. “Keamanan adalah pondasi agar inovasi dapat tumbuh. Tanpa pondasi ini, kepercayaan masyarakat mudah rapuh,” ujarnya. Ia menambahkan, standar pencegahan fraud yang konsisten perlu diterapkan lintas platform.
Country Director BPC Djoni Tany menyampaikan pandangan serupa dengan menempatkan keamanan sebagai penguat inovasi. “Keamanan bukan penghalang inovasi, justru menjadi katalis yang memungkinkan lahirnya layanan baru secara berkelanjutan,” katanya.
Direktur Jalin Eko Dedi Rukminto menutup diskusi dengan menegaskan pentingnya kolaborasi dan pertukaran data yang aman. “Ketahanan ekosistem digital Indonesia sangat bergantung pada kepercayaan publik. Ini bagian dari kepentingan nasional untuk memastikan transaksi masyarakat terlindungi, data keuangan tetap berdaulat, dan inovasi berkembang tanpa mengorbankan keamanan,” pungkasnya.
