Pelaku ekonomi di sektor swasta menaruh harapan kepada Purbaya Yudhi Sadewa setelah ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan pada September lalu. Keduanya sama-sama berlatar belakang ekonom, namun Purbaya memiliki pengalaman memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama lima tahun.
Seorang bankir senior menilai terdapat perbedaan pendekatan di antara keduanya. Sri Mulyani disebut lebih menekankan stabilitas dengan kebijakan penghematan fiskal, sementara Purbaya dinilai lebih pro pertumbuhan (growth) dengan mendorong kredit untuk menggerakkan sektor riil dan menciptakan permintaan pasar.
Menurut sumber tersebut, pergantian Menteri Keuangan dipengaruhi dua hal. Pertama, Sri Mulyani dinilai tidak berhasil meningkatkan pendapatan negara untuk kebutuhan fiskal sehingga kekurangannya ditutup dengan pinjaman selama 15 tahun masa jabatannya. Dampaknya, sekitar 15% dari biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membayar bunga.
Kedua, sumber itu menyebut Sri Mulyani duduk di kursi Menteri Keuangan pada pemerintahan Prabowo karena koneksi politik, bukan karena kesuksesan menangani kelembagaan pemerintah. Ia juga menilai Sri Mulyani tidak mampu menangani transformasi yang dibutuhkan di kelembagaan penerimaan negara, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
Sementara itu, dalam komunikasi maupun kebijakannya, Purbaya dinilai tampil lebih terbuka dan tidak menunjukkan kepentingan politik atau jabatan. Ia secara tegas menyatakan perlambatan ekonomi belakangan ini dipengaruhi oleh dua otoritas, yakni Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI), yang mengeringkan likuiditas di sistem keuangan.
Menurut Purbaya, kondisi tersebut berdampak pada melambatnya ekonomi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), tertekannya ekonomi masyarakat, hingga memicu aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
Purbaya memperingatkan ekonomi Indonesia dapat jatuh bila sistemnya tidak segera diperbaiki. Ia mengatakan, bila pembenahan dilakukan, pertumbuhan ekonomi masih memiliki ruang untuk mencapai 6% hingga 6,5%, terlebih jika mesin-mesin pertumbuhan lain juga diperkuat.
Dalam laporan tersebut juga disinggung pertanyaan mengenai aspek apa yang perlu diperbaiki dari sistem perekonomian Indonesia, serta bagaimana bank-bank pelat merah menyalurkan kredit dari guyuran dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari rekening Bank Indonesia.
