Penguatan tata kelola keamanan informasi dan perlindungan konsumen di sektor perbankan dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan publik di era digital. Hal ini disampaikan Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indarto Budiwitono dalam Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2025 yang digelar Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Rabu (20/8) di Jakarta.
Indarto menekankan, bank perlu mengembangkan strategi digital yang lincah dan terukur. Menurutnya, pengembangan digital tidak semata mengejar efisiensi, tetapi juga menjawab ekspektasi nasabah yang semakin kompleks.
Ia menambahkan, transformasi digital perlu diimbangi investasi berkelanjutan pada keamanan siber, kapabilitas analitik data, serta integrasi teknologi cloud dan kecerdasan buatan (AI). Indarto menilai ketahanan siber tidak hanya berkaitan dengan pertahanan sistem, tetapi juga menyangkut reputasi dan keberlangsungan bisnis bank.
Melalui forum IDBS 2025, Indarto berharap pelaku industri dapat mencermati tantangan dan peluang sektor perbankan untuk menyiapkan strategi serta arah pengembangan bisnis, termasuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
IDBS 2025 mengusung tema “Securing Economic Growth: Trusted Digital Finance as an Enabler of an Inclusive Economy.” Forum ini disebut menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan, integritas, dan kepercayaan dalam ekosistem keuangan digital.
Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir mengatakan, IDBS tidak hanya menghadirkan dialog, tetapi juga diarahkan untuk membentuk solusi nyata bagi kemajuan ekosistem digital Indonesia. Ia menyebut tiga fokus keluaran utama tahun ini, yakni penguatan ketahanan siber dan pencegahan scam berbasis intelijen bersama, desain produk keuangan yang inklusif bagi UMKM dan masyarakat yang belum terlayani, serta arsitektur kolaborasi yang berkelanjutan.
Wakil Ketua Umum II AFTECH Budi Gandasoebrata menyoroti tiga pilar yang perlu dijalankan secara simultan agar keuangan digital dapat menjadi pengungkit pertumbuhan. Tiga pilar tersebut meliputi regulasi dan pengawasan yang adaptif serta berbasis risiko, inovasi digital seperti AI dan open finance, serta edukasi publik dan kampanye anti-scam. Menurutnya, ketiganya menjadi syarat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan digital.
Dari sisi keamanan, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Edit Prima mengingatkan bahwa pemanfaatan AI perlu diiringi kesiapan menghadapi serangan yang juga berbasis AI. Karena itu, ia menilai penguatan sinergi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk merespons ancaman tersebut.
Kolaborasi antara OJK, Bank Indonesia (BI), BSSN, Kominfo, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) disebut difokuskan pada aksi nyata, seperti berbagi intelijen siber dan pemblokiran URL berbahaya secara terkoordinasi untuk melindungi konsumen.
Upaya tersebut didukung kerangka regulasi, antara lain Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dari BI dan kebijakan BSSN yang mewajibkan penguatan manajemen risiko serta deteksi penipuan di seluruh sistem. Selain itu, peran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) juga dinilai penting dalam membangun kepercayaan di ruang digital.
CEO Privy sekaligus Wakil Ketua Umum I AFTECH Marshall Pribadi mengatakan, membangun kepercayaan digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kolaborasi dan kepatuhan. Ia menambahkan bahwa identitas digital yang sah dan diakui negara dapat membantu masyarakat dan industri bertransaksi dengan lebih aman dan percaya diri.
