BERITA TERKINI
Pasar Modal Indonesia di Persimpangan: Sentimen Global Menguat, Reformasi Tata Kelola Mendesak

Pasar Modal Indonesia di Persimpangan: Sentimen Global Menguat, Reformasi Tata Kelola Mendesak

Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menilai pasar modal merupakan “gerbang depan” perekonomian yang paling sensitif terhadap perubahan. Ia mengibaratkan pasar modal seperti bendungan besar yang mengairi dunia usaha, sekaligus menjadi penghubung modal keuangan dengan pasar keuangan global.

Dalam diskusi panel bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” pada Rabu, 18 Februari 2026, Prof. Didik menekankan bahwa aliran modal publik berperan penting dalam membesarkan sejumlah perusahaan. Ia mencontohkan perjalanan First Media yang memperoleh lisensi pada era Orde Baru, kemudian masuk ke pasar modal dan membangun jaringan kabel di berbagai wilayah Indonesia hingga memiliki jutaan klien.

“Pasar modal adalah koneksi modal keuangan terutama dengan pasar keuangan global. Dia seperti bendungan, begitu juga dengan APBN dan Dana Pensiun, maka pasar modal juga sebuah bendungan yang amat besar yang bisa mengairi banyak bisnis,” ujar Prof. Didik.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyoroti rilis MSCI yang muncul pada saat dinilai kritis. Ia menyebut portofolio investasi Indonesia mencatat angka negatif sebesar US$14 miliar pada periode 2025 hingga kuartal III/2026, kondisi yang ia sebut jarang terjadi. Menurutnya, situasi tersebut membuat dana asing ragu untuk masuk, di tengah arus keluar modal domestik yang justru meningkat.

Wijayanto menilai dinamika yang terlihat di pasar modal tidak berdiri sendiri. “Keriuhan di pasar modal sebetulnya hanya puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar di bawahnya. Ketika sektor pasar modal bermasalah, maka hampir bisa dipastikan bahwa sektor lain lebih bermasalah,” jelasnya.

Ia juga menyinggung penurunan outlook dari Moody’s pada 5 Februari yang dikaitkan dengan sovereign selling. Menurut Wijayanto, perhatian Moody’s dan MSCI terutama tertuju pada buruknya tata kelola (governance), risiko fiskal, serta kebijakan yang sulit diprediksi.

Wijayanto menambahkan, peringatan mengenai isu-isu tersebut sebenarnya telah disampaikan dalam beberapa tahun terakhir, namun dinilai kurang mendapat respons memadai. Ia menekankan pentingnya menangkap sinyal lebih dini agar pembenahan dapat dilakukan sebelum sorotan dari lembaga asing kembali muncul.