KONAWE — Pemerintah Kabupaten Konawe menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis data di tengah dinamika pembangunan daerah. Komitmen itu disampaikan dalam rapat strategis yang dipimpin Bupati Konawe H. Yusran Akbar, ST bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe, Kamis (7/8/2025), di Ruang Rapat Bupati.
Rapat tersebut membahas kondisi ekonomi terkini serta proyeksi inflasi daerah. Hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Daerah Dr. Ferdinand, SO, MH, para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta tim ahli dari BPS. Agenda rapat juga memuat penyampaian hasil pembinaan Statistik Sektoral Desa/Kelurahan melalui program Desa/Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) di Kelurahan Sendang Mulya Sari.
Kepala BPS Konawe Siti Maswiah, SE., M.S., memaparkan kinerja ekonomi Konawe pada 2024 yang mencatat pertumbuhan 11,82 persen, tertinggi di Sulawesi Tenggara. Menurut BPS, sektor industri pengolahan—terutama logam dasar seperti nikel dan stainless steel—tumbuh 19,57 persen dan menyumbang 52,12 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Siti Maswiah menyebut transformasi ekonomi berbasis industri memberi dampak besar bagi pembangunan daerah.
Menanggapi paparan itu, Bupati Yusran Akbar menekankan pentingnya data sebagai dasar kebijakan. Ia menyatakan pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung pada APBD dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta mendorong Konawe menjadi tujuan investasi melalui regulasi yang pro-investasi, jaminan stabilitas keamanan, dan kemudahan berusaha.
Yusran Akbar juga menyampaikan rencana pembangunan perguruan tinggi swasta sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap era industri 4.0.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah turut memaparkan program prioritas pembangunan Pasar Induk Pangan yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2026. Pasar ini direncanakan menjadi pusat distribusi pangan skala besar yang beroperasi dari malam hingga pagi hari, dengan cakupan distribusi hingga Kota Kendari, Kawasan Industri Morosi, dan Morowali di Sulawesi Tengah. Yusran Akbar menyebut pasar tersebut diharapkan berperan menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli petani, dan mendorong ekonomi kerakyatan.
Di sektor pertanian, Konawe mencatat produksi padi 216.342 ton pada 2024. Capaian itu dikaitkan dengan pengembangan lahan, pembangunan irigasi, serta distribusi pupuk yang lebih merata. Pemerintah daerah juga menyebut adanya kerja sama pengiriman beras ke wilayah kepulauan, termasuk Wakatobi, untuk memperluas akses pasar petani. Sementara pada sektor perkebunan, Pemkab mendorong pengembangan komoditas buah-buahan unggulan di enam kecamatan, termasuk Tongauna, Abuki, dan Latoma, sebagai langkah diversifikasi ekonomi masyarakat desa.
Meski indikator makro menunjukkan tren positif, Yusran Akbar menyoroti tantangan pengendalian inflasi, terutama pada komoditas daging ayam dan telur. Ia mengusulkan pembangunan pabrik pakan ternak lokal dengan memanfaatkan jagung dari petani Konawe, yang menurutnya dapat membantu menstabilkan rantai pasok dan harga pangan.
Data BPS juga menunjukkan tantangan lain terkait pembangunan inklusif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Konawe tercatat 74,50 (kategori tinggi) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 2,95 persen. Namun, persentase penduduk miskin naik dari 13,02 persen pada 2023 menjadi 13,25 persen pada 2024 atau sekitar 33.990 jiwa. Koefisien Gini 0,309 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan berada pada kategori sedang, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat 68,03 persen, lebih rendah dibanding rata-rata provinsi dan nasional.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir kelompok. Kita perlu memastikan manfaatnya merata hingga ke desa-desa,” kata Yusran Akbar dalam rapat tersebut.
Dari sisi kependudukan, Konawe memiliki 267.139 jiwa. Kecamatan Unaaha disebut sebagai wilayah terpadat dengan 829 jiwa per km², sementara beberapa kecamatan seperti Latoma mengalami pertumbuhan penduduk negatif. Kondisi ini menjadi catatan dalam penyusunan kebijakan pembangunan wilayah yang lebih adil dan sesuai kebutuhan.
Pemerintah Kabupaten Konawe menyatakan akan menjadikan data BPS sebagai fondasi perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dengan fokus pada pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yusran Akbar menutup pertemuan dengan menekankan pentingnya menerjemahkan data menjadi kebijakan yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga pangan, dan peningkatan kesejahteraan.
