Pemerintah Kota Makassar mempercepat penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di pasar dan terminal regional, termasuk untuk layanan publik seperti pembayaran PDAM.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut penerapan QRIS sebagai langkah strategis untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas transaksi. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri peluncuran Sistem Transaksi Digital/Non-Tunai Berbasis QRIS di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya, Senin (28/7/2025).
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM Kota Makassar. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Melinda Aksa Mahmud, Sekda Zulkifly Nanda, Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri dan Dara Nasution, serta Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika.
Munafri menyatakan penerapan QRIS mulai diberlakukan untuk pembelian karcis di terminal, belanja di pasar, dan pembayaran PDAM. Ia menargetkan masyarakat Makassar semakin terbiasa menggunakan transaksi digital.
Menurut Munafri, penggunaan QRIS membuat transaksi lebih praktis karena masyarakat tidak perlu membawa uang tunai maupun menerima kembalian. Ia juga menilai harga transaksi menjadi lebih tepat tanpa pembulatan.
Bagi pelaku usaha dan UMKM, Munafri menilai QRIS memberi keuntungan berupa pencatatan otomatis sehingga laporan keuangan lebih rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menegaskan digitalisasi dapat menutup celah permainan angka karena seluruh transaksi tercatat, dapat ditelusuri, dan diawasi regulator.
Pemkot Makassar juga memanfaatkan QRIS untuk memperkuat pengawasan pendapatan daerah. Munafri mengungkapkan tingkat kepatuhan pembayaran retribusi kendaraan masih sekitar 40 persen, sehingga digitalisasi dipandang penting untuk menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai transaksi tunai membuka peluang selisih dan laporan yang tidak sesuai. Dengan sistem digital, jejak pembayaran terekam dan dinilai sulit dimanipulasi.
Untuk memperluas adopsi, Pemkot Makassar berencana melakukan kampanye masif serta memberikan reward bagi pasar atau terminal dengan tingkat penggunaan QRIS tertinggi. Munafri menekankan program tersebut tidak berhenti sebagai seremoni dan meminta evaluasi lapangan agar kekurangan segera diperbaiki.
Munafri juga mengajak masyarakat dan aparatur pemerintah memanfaatkan teknologi, termasuk mengoptimalkan smartphone sebagai alat transaksi. Ia menilai semakin banyak warga menggunakan QRIS untuk kebutuhan harian, semakin besar dampak positifnya bagi ekonomi lokal.
Melalui peluncuran ini, Pemkot Makassar menargetkan seluruh BUMD dan SKPD mengintegrasikan pembayaran digital dalam layanan masing-masing. Pemerintah berharap pendapatan daerah lebih optimal, kebocoran berkurang, serta administrasi keuangan lebih transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas inisiatif PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM yang mulai menerapkan QRIS di sektor pelayanan publik, khususnya pasar tradisional dan kawasan terminal. Ia menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut sebagai bagian dari penguatan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Aliyah menilai transaksi non-tunai melalui QRIS tidak hanya mempermudah, tetapi juga memberi rasa aman dan transparansi bagi pedagang maupun pengguna jasa terminal. Ia menyebut penerapan QRIS menjadi contoh transformasi digital yang menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah dan meminimalkan potensi kebocoran.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wirnanda menyampaikan pandangan bahwa digitalisasi transaksi melalui QRIS bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang perlu diterapkan di berbagai sektor, termasuk pasar tradisional, restoran, dan layanan publik.
Rizki memaparkan pertumbuhan QRIS secara nasional dengan nilai transaksi mencapai Rp570 triliun dan pertumbuhan 120 persen. Di Sulawesi Selatan, ia menyebut pengguna QRIS mencapai 1,3 juta orang dengan total perputaran transaksi sekitar Rp6 triliun.
Rizki juga menilai pelaku usaha yang belum menyediakan QRIS tertinggal dalam perubahan. Ia mendorong agar seluruh toko, pasar, hingga sektor kuliner diarahkan menggunakan QRIS sebagai bagian dari upaya menjadikan Makassar kota berbasis digital. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Makassar atas langkah yang dinilai serius dalam mendukung digitalisasi.
