Ketegangan dan konflik di Timur Tengah dinilai menambah ketidakpastian ekonomi global dan berpotensi menekan perekonomian Indonesia. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyebut Indonesia tidak berada dalam ruang isolasi sehingga gejolak global dapat berdampak pada stabilitas fiskal, moneter, hingga sektor riil.
Menurut dia, dampak konflik dapat mengancam stabilitas ekonomi, termasuk mendorong tekanan pada nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.000 per dolar AS. Ia juga menyoroti gangguan pasokan minyak dan gas dunia, termasuk produk turunannya yang menjadi bahan baku industri seperti plastik, tekstil, pupuk, dan produk lain.
Anthony menilai kelangkaan pasokan lebih berbahaya dibanding sekadar kenaikan harga. Bila pasokan tersendat dan sektor riil terganggu, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat meningkat dan tekanan inflasi disebut sulit dihindari.
Di sisi proyeksi, Dana Moneter Internasional (IMF) disebut telah menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global, termasuk merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8%. Sejumlah pengamat ekonomi di Indonesia, menurut Anthony, juga menilai kondisi ekonomi nasional ke depan berpotensi memburuk dan menghadapi tantangan dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor riil.
Ia menyebut ada kekhawatiran konflik dapat memicu pelebaran defisit fiskal melampaui ambang 3% serta depresiasi rupiah yang lebih tajam akibat arus keluar modal, seiring investor asing berpindah ke aset yang dianggap lebih aman.
Dalam situasi seperti itu, Anthony menilai masukan dari pengamat—baik akademisi maupun praktisi—penting untuk membantu membaca potensi dampak dan opsi kebijakan. Ia berpendapat pemerintah semestinya mengapresiasi berbagai pandangan tersebut; analisis yang dianggap kurang tepat bisa diabaikan, sementara yang dinilai masuk akal dapat dipelajari lebih jauh.
Namun, Anthony mengkritik respons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap sejumlah pandangan pengamat. Ia menilai respons tersebut terkesan tidak simpatik dan cenderung arogan, menyinggung pernyataan yang dikutipnya seperti, “mereka tidak tahu apa-apa, mereka harus belajar lagi, saya kan PhD”, yang menurutnya tidak pantas disampaikan pejabat publik.
Anthony juga menekankan perbedaan pandangan di kalangan ekonom merupakan hal wajar, termasuk di tingkat global. Ia mencontohkan perdebatan antara John Maynard Keynes dan Friedrich von Hayek yang disebutnya berkontribusi pada perkembangan ilmu ekonomi. Menurutnya, tidak ada pandangan yang sepenuhnya benar atau salah karena masing-masing memiliki relevansi pada konteks tertentu.
Dalam konteks perdebatan domestik, Anthony menyebut Menkeu Purbaya berada pada kelompok yang optimistis dan menilai ekonomi Indonesia dalam kondisi baik. Untuk mendukung pandangannya, Purbaya merujuk sejumlah indikator Januari dan Februari 2026 yang disebutnya menunjukkan fase ekspansif, termasuk Purchasing Managers’ Index (PMI) dengan nilai 52,6 pada Januari dan 53,8 pada Februari, di mana PMI di atas 50 umumnya menandakan ekspansi aktivitas ekonomi.
Meski demikian, Anthony menilai indikator tersebut hanya menggambarkan kondisi sesaat saat survei dilakukan dan tidak cukup untuk menjadi dasar kesimpulan kondisi ekonomi sepanjang tahun. Ia juga menekankan pada Januari–Februari 2026 konflik Iran belum terjadi, sehingga lanskap ekonomi global dan domestik berpotensi berubah setelah konflik muncul.
Selain faktor guncangan eksternal, ia mengingatkan adanya faktor musiman. Februari 2026 disebut sudah memasuki Ramadan dan mendekati Idulfitri, periode yang biasanya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.
Anthony turut mengacu pada pola historis PMI. Pada 2024, PMI Januari–Maret disebut mencapai puncak 54,2 lalu turun ke bawah 50 selama lima bulan berturut-turut mulai Juli hingga November. Pada 2025, pola serupa disebut terjadi lebih tajam ketika PMI April turun ke 46,7 meski pada Februari masih 53,6.
Untuk 2026, ia menyoroti PMI Maret yang berada di 50,1 atau nyaris stagnan, meski masih dalam periode puncak aktivitas ekonomi Idulfitri. Menurutnya, kondisi itu dapat mengindikasikan peluang kontraksi pada bulan-bulan berikutnya.
Ia menyimpulkan, perbedaan utama dalam diskursus muncul karena pengamat berbicara mengenai proyeksi ke depan, sementara respons pemerintah dinilai bertumpu pada indikator yang melihat ke belakang, yakni data Januari dan Februari, yang dianggap tidak sepenuhnya relevan untuk menjawab kekhawatiran mengenai prospek ekonomi setelah munculnya guncangan eksternal.
