Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina mereda setelah kedua negara sepakat melonggarkan pengenaan tarif impor selama 90 hari. Kesepakatan yang dicapai pada 12 Mei 2025 itu dinilai memberi harapan baru bagi perdagangan global.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil perundingan intensif yang berlangsung selama akhir pekan di Jenewa, Swiss. Dalam perjanjian itu, kedua pihak menyetujui pemangkasan tarif impor secara signifikan. Amerika Serikat akan menurunkan bea masuk terhadap produk asal Tiongkok dari 145 persen menjadi 30 persen, sementara Cina memangkas tarif terhadap barang-barang dari AS dari 125 persen menjadi 10 persen, paling lambat pada 14 Mei.
Meredanya ketegangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia itu juga disertai pesan agar kerja sama tidak merugikan negara lain. “Kerja sama antarnegara seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang merugikan pihak ketiga,” ujar Kementerian Luar Negeri China kepada Financial Times.
Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Sekar Utami Setiastuti mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak terlena dengan perkembangan tersebut. Ia menilai situasi masih perlu dicermati karena dinamika kebijakan dapat berubah. “Masih waspada karena Trump itu kan volatile (tidak stabil) banget, ya. Itu kan baru perundingan pertama. Kami belum melihat sama negara lain juga kayak gimana. Jadi, enggak bisa terus kita santai-santai tetap harus resilien dan tetap harus waspada,” kata Sekar dalam EB Journalism Academy di FEB UGM, Yogyakarta, Kamis, 15 Mei 2025.
Menurut Sekar, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah antisipatif bila dampak konflik dagang mulai terasa pada perekonomian nasional. Ia mencontohkan, bila ada sektor yang terdampak negatif dalam jangka panjang, stimulus dapat diarahkan secara lebih spesifik. “Kalau ada dampak negatif, ya bagaimana cara kita kasih stimulus ke yang memang terdampak. Misalnya dalam jangka panjang ada satu sektor yang terdampak, ya berarti kan memang mungkin di situ nanti perlu ada stimulus ke sektor-sektor tertentu,” ujarnya.
Senada, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menekankan pentingnya mengantisipasi potensi pelemahan ekonomi Tiongkok sebagai dampak tidak langsung dari kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan telah merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok untuk tahun ini dan tahun depan menjadi 4 persen.
Perlambatan ekonomi Tiongkok berpotensi menjadi tantangan bagi Indonesia, mengingat sekitar 20–25 persen dari total ekspor Indonesia ditujukan ke pasar tersebut. “Sehingga tentunya perlambatan ekonomi Tiongkok ini pun juga akan turut mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia nantinya dan akan juga berimplikasi kepada kinerja dari sisi sektor keuangan di Indonesia,” kata Josua dalam webinar OJK Institute di Jakarta, Kamis, 15 Mei 2025.
Di tengah risiko yang masih membayangi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai situasi perang dagang global juga membuka peluang strategis bagi Indonesia. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyebut tarif AS yang tinggi terhadap produk dari Tiongkok (145 persen), Vietnam (46 persen), dan Bangladesh (37 persen) dapat menjadi celah bagi produk ekspor Indonesia, khususnya pakaian dan alas kaki, untuk merebut pangsa pasar.
Namun, Apindo mencatat posisi Indonesia di pasar AS masih relatif kecil. Pangsa pasar Indonesia tercatat 4,9 persen untuk produk pakaian rajutan dan 9 persen untuk produk alas kaki, masih tertinggal dibanding negara pesaing seperti Tiongkok dan Vietnam.
