Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintahannya untuk menata ekonomi nasional dengan menekankan tiga pilar utama: badan usaha milik negara (BUMN) yang bersih dan bebas korupsi, sektor swasta yang kuat, serta koperasi yang bangkit dan berperan nyata di tingkat akar rumput.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat bertemu sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada akhir pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyebut pemerintah melanjutkan upaya perbaikan tata kelola BUMN, membuka ruang bagi pertumbuhan sektor swasta, dan memperkuat fungsi koperasi melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Swasta yang kuat silakan. UMKM yang sudah jalan monggo. BUMN yang benar kerja. Jangan jadi sumber korupsi, dan koperasi akan bangkit,” kata Prabowo, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Tim Media Presiden Prabowo Subianto yang diterima di Jakarta, Selasa dini hari.
Menurut Prabowo, koperasi diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, terutama mulai dari tingkat desa dan kelurahan, dengan rantai distribusi yang lebih adil dan efisien. Ia juga menilai perlu ada perubahan cara pandang terhadap koperasi yang selama ini kerap dianggap lemah.
“Jadi, menurut saya, kemarin-kemarin, ya masa lalu itu benar sekali. Koperasi dianggap sesuatu yang tidak kuat. Kita sekarang akan melancarkan suatu gerakan koperasi yang real, yang akan membangun suatu rantai produksi dari yang paling dasar, paling bawah, yaitu dari desa,” ujarnya.
Prabowo menyatakan kebangkitan koperasi merupakan bagian dari kebangkitan ekonomi rakyat. Ia menekankan pentingnya penyaluran kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara efisien, tanpa pemotongan maupun praktik mark up.
Pertemuan yang berlangsung selama beberapa jam itu turut dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo serta Staf Khusus Presiden RI Dirgayuza Setiawan.
Dalam diskusi yang sama, Prabowo juga menyinggung komitmen pemerintah untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja. Ia mengakui masih ada kesulitan memperoleh pekerjaan di wilayah dan kelompok tertentu, namun menyatakan pemerintah yang dipimpinnya telah menciptakan cukup banyak lapangan kerja serta melihat potensi penciptaan kerja ke depan masih besar.
Selain itu, Prabowo menyebut pemerintah menyiapkan skema perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat paling miskin. Ia mengatakan alokasi “bantalan” atau jaringan pengaman untuk kelompok yang paling sulit sudah disiapkan dalam jumlah besar, meski tidak memerinci rinciannya dan meminta publik mengecek nilai-nilai yang tersedia.
Prabowo juga menyatakan keyakinannya bahwa langkah-langkah pemerintah didukung rakyat, meskipun ia menyesalkan adanya pihak-pihak yang berupaya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menyebut hal itu sebagai tantangan dan menegaskan pemerintah akan terus berkomunikasi serta membuka ruang dialog dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa.
