Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengambil langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi dampak konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, terhadap perekonomian Indonesia. DPR menilai gejolak geopolitik dapat memengaruhi sejumlah indikator ekonomi, termasuk harga energi dan stabilitas nilai tukar.

Puan menyatakan DPR telah meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan dari situasi global yang memanas agar tidak menimbulkan tekanan lebih besar pada perekonomian nasional.

“Kami sudah meminta kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memitigasi dampak dari situasi global yang sedang terjadi saat ini,” ujar Puan saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurut Puan, dinamika geopolitik internasional, terutama konflik di Timur Tengah, berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia dan memengaruhi stabilitas ekonomi global. Karena itu, ia menilai antisipasi sejak dini diperlukan agar dampaknya tidak signifikan terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.

Puan mengatakan DPR akan memanfaatkan masa sidang yang sedang berjalan untuk meminta penjelasan dari pemerintah melalui komisi-komisi terkait mengenai langkah antisipatif yang telah disiapkan.

“DPR sudah mulai memasuki masa sidang, sehingga nantinya komisi terkait akan meminta penjelasan kepada mitra kerjanya mengenai langkah-langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengawasan DPR juga akan difokuskan pada kesiapan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi, termasuk terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, agar tetap responsif terhadap dinamika global.

“Kami berharap pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan ekonomi dan fiskal dengan situasi global yang sedang berkembang saat ini,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Puan menegaskan langkah mitigasi perlu dilakukan secara komprehensif agar gejolak global tidak berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. Ia juga menilai pemerintah perlu memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga melalui kebijakan yang tepat serta koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga terkait.

DPR, lanjut Puan, akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pemerintah mampu mengantisipasi berbagai potensi risiko ekonomi akibat dinamika geopolitik global yang berkembang.