Saham emiten tambang nikel PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) masih berada dalam tren koreksi meski perusahaan telah menyiapkan sejumlah agenda aksi korporasi. Dalam hampir satu tahun terakhir, harga saham NCKL tercatat terus berada di zona merah.
Jika dibandingkan dengan harga penawaran umum perdana (IPO) di level Rp1.250 per saham, harga NCKL telah turun 43,60% ke posisi Rp705 per saham. Pelemahan ini terjadi seiring tekanan di industri nikel, terutama akibat tren penurunan harga nikel global.
Dari sisi rencana perusahaan, manajemen sebelumnya mengantongi persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham (buyback) dan aksi penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue). Namun, hingga kini kedua agenda tersebut belum menunjukkan realisasi.
Buyback: sudah disetujui, waktu pelaksanaan belum dipastikan
Dalam keterbukaan informasi pada Kamis (18/7/2024), Legal Manager & Corporate Secretary NCKL Franssoka Y. Sumarwi menyampaikan bahwa perseroan menyiapkan kisaran buyback sebesar 1% hingga 2% dari jumlah saham, atau sekitar 630 juta hingga 1,26 miliar saham.
Meski demikian, manajemen menyatakan masih mempertimbangkan waktu terbaik pelaksanaan buyback serta opsi metode pengalihan saham hasil buyback. Buyback ini memiliki batas waktu 12 bulan sejak disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 27 Juni 2024.
Untuk pendanaan buyback, perusahaan menyiapkan anggaran maksimal Rp1 triliun yang bersumber dari dana internal dan bukan berasal dari hasil penawaran umum maupun pinjaman dalam bentuk apa pun.
Pada harga Rp705 per saham, valuasi NCKL disebut setara dengan Price to Book Value (PBV) sekitar 1,6 kali, sementara rata-rata industri menurut Simply Wall St berada di 2,4 kali.
Rights issue: masih dalam negosiasi dengan calon investor strategis
Untuk rencana rights issue, pembaruan terakhir hingga Juni 2024 menyebutkan proses masih berada pada tahap negosiasi akhir dengan pihak terkait dan menunggu keputusan final manajemen.
Dalam paparan publik Kamis (27/6/2024), Direktur Utama Harita Nickel Roy Arman Arfandy mengatakan terdapat tiga calon investor strategis yang telah menyelesaikan due diligence dan tengah berdiskusi terkait kondisi serta permintaan masing-masing investor.
Dalam pemberitaan disebutkan tiga nama calon investor tersebut adalah Glencore, UNTR, dan Taisho. Roy Arman, setelah RUPS Luar Biasa pada Oktober 2024, belum memaparkan lebih rinci rencana rights issue, namun menyatakan perseroan masih memiliki waktu untuk melaksanakan aksi korporasi itu hingga pertengahan 2025.
Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan, dalam rights issue NCKL berencana menerbitkan minimal 10% hingga maksimal 30% saham, atau sekitar 18,92 juta lembar saham. Dana hasil rights issue direncanakan untuk menambah kepemilikan di perusahaan HPAL yang sudah ada, serta dapat digunakan untuk akuisisi tambang dan penambahan kapasitas produksi.
Di sisi lain, rights issue berpotensi menekan Earning per Share (EPS) karena jumlah saham beredar meningkat hingga maksimal 30%. Dampak terhadap dividen per saham juga berpotensi menyusut, kecuali aksi tersebut mendorong pertumbuhan bisnis yang mampu mengimbangi dilusi.
Kinerja keuangan: laba bersih kuartalan tertinggi sejak IPO
Dari sisi fundamental, NCKL mencatatkan kinerja keuangan yang meningkat. Pada kuartal III/2024, perusahaan membukukan laba bersih kuartalan tertinggi sejak IPO sebesar Rp2 triliun, tumbuh 12,6% secara kuartalan (QoQ).
Secara akumulasi, laba bersih Januari–September 2024 mencapai Rp4,8 triliun atau naik 8,4% secara tahunan (yoy). Pada periode yang sama, pendapatan kuartal III/2024 tumbuh 11,9% QoQ, sementara beban pokok pendapatan naik 3,7% QoQ. Margin laba kotor meningkat menjadi 37,5% dari 32,6% pada kuartal sebelumnya.
Perusahaan juga menurunkan beban operasional 7,3% QoQ sehingga laba usaha naik 35,5% QoQ. Namun, di luar operasional, NCKL mencatat rugi lain-lain Rp387 miliar, meningkat dari rugi Rp12 miliar pada kuartal sebelumnya, terutama karena kerugian kurs Rp67 miliar.
Pasar masih menunggu laporan kuartal IV/2024 untuk melihat gambaran penuh kinerja sepanjang 2024. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah smelter HPAL milik anak usaha perseroan, PT Obi Nickel Cobalt (ONC), yang disebut telah beroperasi penuh sejak Agustus 2024. Smelter ini memiliki kapasitas 65.000 ton nikel mixed hydroxide precipitate (MHP) per tahun.
Industri nikel: harga global turun, pasokan berlebih jadi tekanan utama
Tekanan terhadap sektor nikel masih kuat karena harga komoditas yang berada dalam tren menurun. Berdasarkan data Tradingeconomics pada penutupan Jumat (24/1/2025), harga nikel berada di US$ 15.580 per ton, mendekati level terendah dalam empat tahun terakhir.
Penurunan harga dikaitkan dengan kondisi kelebihan pasokan yang berkepanjangan, salah satunya dipicu lonjakan proyek smelter China di Indonesia setelah pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.
Dalam perkembangan lain, pemerintah Indonesia dikabarkan mempertimbangkan pemangkasan kuota penambangan nikel menjadi 150 juta ton pada tahun ini dari 240 juta ton pada tahun sebelumnya. Mengacu pada analisis Jim Lennon dari Macquarie, London, pemangkasan produksi hingga 150 juta ton berpotensi mendorong harga nikel ke US$ 20.000 per ton dari kisaran US$ 15.000–16.000 per ton. Namun, kabar tersebut belum mendorong pergerakan harga yang signifikan karena faktor permintaan dinilai belum mengimbangi.
Dari sisi permintaan, tekanan juga datang dari China yang disebut memiliki teknologi baterai baru yang tidak menggunakan nikel. Di Amerika Serikat, setelah Presiden Donald Trump dilantik, ia mengumumkan darurat energi nasional dan mencabut mandat kendaraan listrik. Kondisi ini dinilai dapat memengaruhi permintaan mineral seperti nikel, tembaga, dan timah, serta berpotensi mengurangi prospek investasi AS ke smelter nikel dan pabrik baterai di Indonesia.
Sentimen domestik: isu royalti, DHE, dan rencana pemangkasan produksi
Di dalam negeri, sektor nikel turut tertekan oleh beberapa sentimen. Pertama, beredar kabar royalti tambang nikel akan naik menjadi 15% dari sebelumnya 10%. Isu tersebut muncul dari asosiasi pengusaha nikel, sementara Kementerian ESDM menyatakan tidak ada kenaikan.
Kedua, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA 100% yang disimpan minimal 12 bulan juga menjadi perhatian karena dapat mengurangi fleksibilitas eksportir dalam mengelola arus kas, meski kebijakan ini masih digodok dan pemerintah dikabarkan akan bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menyiapkan instrumen agar eksportir tetap memiliki fleksibilitas cashflow.
Ketiga, rencana pemangkasan target produksi bijih nikel sekitar 30% dinilai dapat membawa dampak beragam. Dari sisi negatif, pasokan bijih bisa terbatas dan berpotensi menekan optimalisasi smelter, meski ada opsi impor. Dari sisi positif, pemangkasan produksi bisa membantu menstabilkan harga nikel dari level rendah saat ini.
Gambaran umum
Secara keseluruhan, NCKL masih menghadapi tantangan dari pelemahan harga nikel global yang belum menunjukkan pemulihan berarti. Di sisi lain, perusahaan memiliki agenda aksi korporasi—buyback dan rights issue—yang masih menunggu realisasi, serta mencatatkan kinerja keuangan yang membaik hingga kuartal III/2024, dengan dukungan operasional smelter HPAL yang telah beroperasi penuh sejak Agustus 2024.
