Durban, 18 Juli 2025 — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers’ and Central Bank Governors/FMCBG) G20 ketiga di bawah Presidensi Afrika Selatan yang berlangsung pada 17–18 Juli 2025. Forum ini membahas sejumlah agenda prioritas G20, mulai dari ekonomi global, arsitektur keuangan internasional, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, sektor keuangan, pajak internasional, hingga kesehatan global.
Dalam sesi yang menyoroti kondisi ekonomi dunia dan tantangan terkini, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menekankan meningkatnya ketidakpastian akibat konflik bersenjata, tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, tingginya utang publik, serta kejadian iklim ekstrem. Di tengah tekanan fiskal, peserta menilai pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal sambil tetap mendorong investasi dan reformasi struktural guna memperkuat pertumbuhan jangka panjang.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia terus mendorong reformasi struktural, berinvestasi dalam ketahanan pangan dan energi, serta melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan. Ia juga menekankan keselarasan kebijakan fiskal dan moneter, termasuk melalui skema berbagi beban (burden sharing), untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi.
Dalam pandangannya, hubungan ekonomi global kerap dipersepsikan sebagai permainan zero-sum, ketika keuntungan satu pihak dianggap terjadi dengan mengorbankan pihak lain. Persepsi tersebut, menurutnya, perlu ditanggapi secara serius. “Perdagangan dan investasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kemajuan bersama, yakni menciptakan nilai tambah yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan yang tangguh perlu dimulai dari dalam negeri, terutama ketika risiko meningkat akibat dinamika ekonomi dan lingkungan global. Indonesia, kata dia, mengatasi ketidakseimbangan dengan instrumen fiskal yang hati-hati dan terukur, bersifat countercyclical sebagai peredam guncangan, serta mendorong reformasi struktural. “Kami bekerja sama dengan otoritas moneter untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas. Inflasi 1,6%, defisit fiskal 2,5%,” jelasnya.
Pada pembahasan arsitektur keuangan internasional, Sri Mulyani menilai kebutuhan terhadap sistem yang mencakup seluruh spektrum perekonomian—mulai dari negara berpenghasilan rendah, negara berkembang, hingga negara maju. Ia menyinggung implementasi Peta Jalan MDB G20 (G20 MDB Roadmap) serta rekomendasi Laporan Capital Adequacy Framework (CAF) oleh Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs).
Ia juga menyoroti perkembangan teknologi keuangan, dari aset kripto hingga mata uang digital, yang dinilai menawarkan potensi kecepatan dan efisiensi, namun sekaligus memunculkan risiko baru. Karena itu, negara-negara G20 didorong meninjau kembali fondasi arsitektur keuangan internasional agar sistem tetap stabil, inklusif, dan relevan di tengah perubahan cepat.
Dalam sesi keuangan berkelanjutan, para peserta menekankan perlunya koordinasi global untuk mendorong interoperabilitas dan efisiensi pembiayaan iklim, termasuk penguatan adaptasi, ketahanan, serta rencana transisi menuju pembangunan rendah karbon. Potensi pasar karbon sukarela yang kredibel juga mendapat perhatian, termasuk upaya harmonisasi data melalui Carbon Credit Data Model (CCDM). Roadmap Keuangan Berkelanjutan G20 disebut akan dilanjutkan secara fleksibel dan sukarela.
Indonesia, menurut Sri Mulyani, mengalokasikan lebih dari 50% anggaran iklim sekitar USD 2,5 miliar per tahun untuk adaptasi, termasuk pinjaman UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur tahan iklim. Pemerintah juga meluncurkan Disaster Pooling Fund sebagai bagian dari strategi pendanaan risiko bencana. Ia turut menyinggung posisi Indonesia dengan 125 juta hektar hutan tropis serta peluncuran IDXCarbon sebagai bursa karbon nasional yang terbuka bagi partisipasi global dan sesuai standar internasional. Platform nasional juga diarahkan untuk menyelaraskan upaya publik dan swasta dalam meningkatkan efektivitas pendanaan iklim. “Namun, keuangan publik saja tidak akan cukup, kita perlu menarik modal swasta dan pasar karbon adalah salah satu alat utamanya,” tegasnya.
Di bidang infrastruktur, anggota G20 menyatakan peningkatan investasi infrastruktur berkualitas penting untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang lebih cepat dan berkelanjutan. Delegasi mencatat kemajuan penyusunan kerangka praktik perencanaan dan persiapan yang efektif, laporan peningkatan langkah-langkah de-risking pada pembiayaan campuran, serta perangkat untuk memajukan proyek infrastruktur lintas negara. Mereka juga mendukung panduan praktik pemanfaatan data tingkat proyek dan digitalisasi pipeline, serta catatan mengenai peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan data pasar kunci yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.
Pada isu perpajakan internasional, Sri Mulyani menegaskan bahwa arsitektur perpajakan yang adil, efektif, dan stabil merupakan prasyarat ketahanan dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia disebut telah mengadopsi peraturan yang selaras dengan Pajak Minimum Global di bawah Pilar Dua dan berada pada tahap akhir ratifikasi Aturan Subjek Pajak (Subject-to-Tax Rule/STTR) melalui negosiasi bilateral.
Di sisi lain, ia menaruh perhatian pada penundaan finalisasi Pilar Satu serta meningkatnya pajak layanan digital unilateral yang dinilai berisiko memecah sistem dan melemahkan kepastian perpajakan. Delegasi membahas penyempurnaan implementasi Pilar Dua dan respons atas tantangan digitalisasi ekonomi secara adil dan praktis. Anggota G20 menyambut laporan OECD dan Inclusive Framework tentang transparansi pajak, real estate lintas negara, serta penguatan kapasitas Domestic Resource Mobilisation (DRM). Mereka juga mendukung penguatan Inclusive Framework dan proses penyusunan UN Framework Convention on International Tax Cooperation, dengan tetap menghindari tumpang tindih upaya global yang sudah ada.
Dalam sesi sektor keuangan dan inklusi keuangan, para menteri dan gubernur bank sentral menegaskan komitmen untuk mengatasi kerentanan serta mendorong sistem keuangan yang terbuka, tangguh, dan stabil, dengan implementasi konsisten atas reformasi dan standar internasional yang disepakati, termasuk Basel III. Mereka menyoroti meningkatnya peran Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) di negara berkembang dan maju, serta mendukung upaya Financial Stability Board (FSB) terkait ketersediaan dan pelaporan data LKNB, kualitas, penggunaan, dan pembagian informasi. Anggota G20 juga mendukung rekomendasi FSB yang baru difinalisasi untuk mengatasi risiko sistemik dari leverage LKNB dan mendorong implementasinya di berbagai yurisdiksi.
Di sela pertemuan, Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, Menteri Keuangan Kanada François-Philippe Champagne, dan Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Abdullah Al-Jadaan. Dengan Australia, pembahasan mencakup dinamika ekonomi global serta kebijakan masing-masing negara dalam memitigasi dampak tarif perdagangan terhadap stabilitas ekonomi domestik, sekaligus penguatan kerja sama perdagangan dan investasi terutama di bidang pangan dan energi.
Dalam pertemuan dengan Kanada, diskusi menyoroti dinamika perekonomian dan tantangan perdagangan, peluang kerja sama sektor energi, investasi infrastruktur di Indonesia, serta peningkatan ekspor produk pertanian Kanada ke Indonesia. Sementara dengan Arab Saudi, pembahasan mencakup kerja sama investasi dan peningkatan jasa untuk haji dan umrah, serta pentingnya peran G20 di tengah kondisi geopolitik. Keduanya sepakat G20 perlu kembali pada tujuan awal sebagai forum yang mengedepankan multilateralisme di tengah meningkatnya unilateralisme.
Pada agenda koordinasi keuangan dan kesehatan, para peserta menekankan pentingnya efisiensi belanja kesehatan untuk menjaga keberlanjutan sistem kesehatan dan kualitas layanan, mobilisasi sumber daya domestik, serta koordinasi pendanaan domestik dan eksternal untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pandemi. Anggota menyambut pelaksanaan simulasi pembiayaan respons pandemi lintas kementerian/lembaga serta laporan Framework for Economic Vulnerabilities and Risks (FEVR) dan pembaruan Operational Playbook for Pandemic Response. Kerja sama dengan Pandemic Fund dan pendanaan kesehatan global lainnya juga disebut terus diperkuat.
Pertemuan ketiga G20 FMCBG di bawah Presidensi Afrika Selatan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat sinergi global yang lebih adil demi kesejahteraan bersama. Indonesia menyatakan akan terus mendorong pembiayaan inovatif, reformasi kinerja MDB, serta penguatan kerja sama lintas negara untuk mendukung transformasi ekonomi global menuju pertumbuhan yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
