Stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan I 2025 dinilai tetap terjaga solid di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global akibat eskalasi perang dagang yang dipicu kebijakan tarif Amerika Serikat (AS). Penilaian itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Kamis (24/4).
KSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan terus memperkuat kolaborasi untuk menjaga resiliensi perekonomian. Sri Mulyani mengatakan rapat KSSK menyepakati peningkatan kewaspadaan serta penguatan koordinasi dan kebijakan guna memitigasi potensi dampak rambatan risiko global, sekaligus memperkuat perekonomian dan sektor keuangan domestik.
Menurut Sri Mulyani, pada triwulan I 2025 perang tarif yang dipicu kebijakan tarif impor AS telah meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global, tata kelola perdagangan, dan investasi antarnegara. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha dan pemilik modal cenderung menghindari risiko, diikuti pergeseran aliran modal global dari AS ke negara dan aset safe haven, serta berlanjutnya arus modal keluar dari negara berkembang yang menekan nilai tukar di berbagai negara berkembang.
Pengenaan tarif resiprokal AS, kata dia, menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung antara lain berupa retaliasi atau kebijakan balasan dalam perdagangan internasional, baik dalam bentuk tarif maupun hambatan dagang lainnya. Contoh yang disebutkan adalah langkah China yang menaikkan tarif impor hingga 125% sebagai balasan atas pengenaan tarif AS atas barang-barang China yang mencapai 145%.
Sementara itu, dampak tidak langsung perang tarif mencakup gangguan rantai pasok global, kenaikan harga barang, penurunan ekspor, ketidakpastian investasi, serta memburuknya sentimen pelaku usaha terhadap prospek ekonomi.
Di tengah dinamika tersebut, Presiden AS Donald Trump pada 9 April 2025 menunda tarif impor selama 90 hari bagi negara-negara yang tidak melakukan retaliasi. Penundaan itu dilakukan setelah muncul reaksi negatif di pasar saham global dan kekhawatiran terjadinya krisis keuangan. Trump menunda penerapan tarif resiprokal terhadap 60 mitra dagang AS dan Uni Eropa yang sebelumnya berkisar 46% untuk Kamboja, 32% untuk Indonesia, dan 20% untuk negara anggota Uni Eropa. Meski demikian, tarif dasar sebesar 10% tetap berlaku untuk impor dari negara mana pun, dan penundaan tidak memengaruhi tarif yang telah diberlakukan sebelumnya, termasuk untuk baja, aluminium, mobil dan suku cadang kendaraan, serta produk energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia secara domestik. Sri Mulyani menilai penundaan tersebut tetap menambah ketidakpastian dalam perencanaan dan investasi lintas negara.
Dalam merespons kebijakan tarif resiprokal AS, Sri Mulyani menyebut Indonesia menempuh berbagai upaya diplomatik, termasuk negosiasi bilateral dan penyesuaian tarif bea masuk terhadap produk-produk selektif dari AS. Pemerintah juga meningkatkan impor barang strategis dari AS, seperti migas, mesin, dan produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia.
Pemerintah, lanjutnya, mempercepat reformasi struktural melalui penyesuaian kebijakan non-tarif, seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi pertek, serta penanggulangan banjir impor melalui trade remedies. Langkah tersebut disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat daya saing nasional melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan lintas sektor. Sri Mulyani menegaskan kebijakan dan reform itu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas kebijakan makroekonomi, serta memastikan keberlanjutan APBN.
Sejalan dengan eskalasi perang tarif, International Monetary Fund (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,8% pada 2025, dan 3% pada 2026. Sri Mulyani mengatakan Indonesia akan terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi dinamika global, dengan penyelarasan kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat permintaan domestik. Ia menyampaikan Indonesia diperkirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memelihara momentum pertumbuhan ekonomi. “Ke depan, ekonomi Indonesia akan berpeluang untuk terus tumbuh secara berkesinambungan,” ujarnya.
Dari sisi domestik, Sri Mulyani menyatakan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga disebut masih menjadi penggerak utama, terutama didorong belanja pemerintah melalui pembayaran THR, belanja sosial, serta berbagai insentif fiskal pada tiga bulan pertama 2025 dan menjelang Idulfitri 1446 H.
Investasi juga dinilai meningkat, ditopang keberlanjutan proyek strategis nasional (PSN) dan keyakinan produsen. Aktivitas manufaktur melanjutkan tren ekspansif sejak Desember 2024, dengan PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2025 tercatat 52,4. Investasi nonbangunan disebut tetap menopang pertumbuhan dari sisi suplai, tercermin dari peningkatan impor alat berat dan mesin.
Dari sisi ekspor, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan melanjutkan tren positif dengan dukungan ekspor nonmigas yang solid. Pada Maret 2025, ekspor komoditas terutama crude palm oil (CPO), besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektronik disebut meningkat signifikan. Pemerintah juga menjajaki perluasan pangsa ekspor produk unggulan Indonesia ke pasar Asean Plus Three, BRICS, dan Eropa. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan tetap sekitar 5%.
Di sektor moneter, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2025 dinilai relatif stabil, didukung kebijakan stabilisasi BI di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Rupiah per 27 Maret 2025 tercatat Rp16.560 per dolar AS. Namun, rupiah di pasar off shore (Non Deliverable Forward/NDF) sempat tertekan saat pasar domestik tutup selama libur panjang Idulfitri. BI merespons dengan intervensi berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. Sri Mulyani mengatakan langkah tersebut berdampak positif, tercermin dari pergerakan rupiah yang terkendali dan menguat menjadi Rp16.855 per dolar AS pada 22 April 2025. Ia menambahkan, ke depan rupiah diperkirakan stabil didukung komitmen BI, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga.
Stabilitas ekonomi juga tercermin dari inflasi yang disebut tetap terkendali. Inflasi Maret 2025 tercatat 1,03% (year on year/yoy), dengan inflasi inti 2,48% (yoy) dan inflasi volatile food 0,37% (yoy). Sri Mulyani menyebut capaian ini merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi oleh TPIP dan TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Sejalan berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik bagi rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah, komponen administered price mengalami deflasi 3,16% (yoy), tidak sedalam bulan sebelumnya yang mencapai 9,02%. Pemerintah memperkirakan inflasi ke depan tetap terjaga, didukung kapasitas ekonomi yang memadai, imported inflation yang terkendali, digitalisasi, serta sinergi pemerintah dan BI. Proyeksi inflasi 2025 dan 2026 tetap dalam sasaran 2,5% ±1%.
Di pasar keuangan, meski volatilitas global meningkat, kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) disebut tetap terjaga. Yield SBN tenor 10 tahun sempat naik ke 7,8% pada awal April 2025 setelah libur Lebaran, namun turun kembali menjadi 6,98% pada 22 April. Investor asing mencatat net buy Rp12,78 triliun, meski proporsi kepemilikan turun tipis dari 14,3% menjadi 14,25%. Stabilitas pasar SBN didukung ekspektasi inflasi yang rendah dan prospek pertumbuhan ekonomi yang positif.
Sri Mulyani juga memaparkan kinerja APBN triwulan I 2025 yang disebut mencerminkan pengelolaan fiskal sehat. Defisit anggaran tercatat Rp104,2 triliun atau 0,43% dari PDB. Keseimbangan primer mencatat surplus Rp17,5 triliun, sementara posisi kas negara menunjukkan SILPA Rp145,8 triliun.
Pendapatan negara dan hibah mencapai Rp516,1 triliun atau 17,2% dari target APBN. Belanja negara terealisasi Rp620,3 triliun atau 17,1% dari pagu, dengan tren menguat pada Maret. Penerimaan pajak mencapai Rp400,1 triliun atau 16,1% dari target, didukung perbaikan administrasi perpajakan. Penerimaan pajak Maret tercatat Rp134,8 triliun, meningkat dibanding Februari Rp98,9 triliun. Sri Mulyani menyatakan kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak menunjukkan perekonomian dan daya beli konsumen masih kuat secara umum.
Dari sisi belanja, pemerintah pusat merealisasikan Rp413,2 triliun atau 15,3% dari target, sedangkan transfer ke daerah (TKD) Rp207,1 triliun atau 22,5% dari target. Pemerintah memanfaatkan belanja untuk menjaga daya beli melalui subsidi dan kompensasi energi, diskon tarif listrik, perlindungan sosial seperti PKH, sembako, PIP, dan JKN, serta insentif fiskal bagi sektor padat karya.
Pembiayaan tetap sesuai rencana, mencapai Rp250 triliun atau 40,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp775,9 triliun. Realisasi itu terdiri dari pembiayaan utang Rp270,4 triliun dan pembiayaan non-utang minus Rp20,4 triliun. Pembiayaan utang terutama berasal dari penerbitan SBN (neto) Rp282,6 triliun, sementara pinjaman (neto) minus Rp12,3 triliun. Sri Mulyani menegaskan pembiayaan utang akan dilakukan secara hati-hati dan terukur, dengan memperhatikan outlook defisit, ketersediaan likuiditas pemerintah, dinamika pasar keuangan termasuk pasar obligasi, serta keseimbangan biaya dan risiko utang.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) sekaligus mengakselerasi target pembangunan. Fokus kebijakan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli, antara lain melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan, subsidi dan kompensasi energi, penyaluran bantuan sosial, program KUR, serta dukungan sektor perumahan.
Untuk mendukung strategi pembangunan jangka panjang, pemerintah juga menjalankan program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG), pembangunan sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Akselerasi penyelesaian PSN disebut terus dilanjutkan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.
