Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menyatakan kondisi keuangan di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Berau, sedang kurang baik. Menurutnya, situasi tersebut membuat sejumlah aktivitas yang menjadi prioritas masyarakat berpotensi tertunda.

Di tengah keterbatasan anggaran, Syarifatul mendorong kepala kampung untuk menghadirkan inovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK). Ia menilai inovasi di tingkat kampung dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat kemampuan pembiayaan di daerah.

“Ditengah kondisi kemampuan anggaran yang tidak baik-baik saja perlu adanya inovasi bagi kepala kampung untuk dapat meningkatkan PAK,” ujarnya.

Selain inovasi, Syarifatul menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, termasuk kerja sama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Berau. Ia menyebut keterbatasan anggaran membuka peluang agar dukungan dapat datang dari berbagai pihak.

Ia juga menyinggung adanya pembatasan otonomi daerah terkait pekerjaan jalan-jalan di daerah yang dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat melalui instruksi presiden. Menurutnya, kemungkinan adanya program prioritas turut menjadi alasan terjadinya pemangkasan anggaran.

Syarifatul menambahkan, kondisi pemotongan anggaran tidak hanya terjadi di Kabupaten Berau, tetapi juga berdampak pada anggaran pemerintah provinsi. “Kami pun di provinsi juga terpotong jadi semuanya pun terdampak,” katanya.

Di sisi lain, ia menyampaikan akan memperjuangkan persoalan penyediaan air bersih melalui program SPAM. Ia menyebut Kampung Dumaring telah memperoleh bantuan tersebut melalui anggaran aspirasi. Menurutnya, bantuan serupa juga berpeluang diberikan kepada kampung lain, bergantung pada proses pengajuan dan kelengkapan administrasi.

“Terkait spam air itu bisa juga, kami pun telah memberikan anggaran melakui aspirasi untuk spam di Dumaring, karena Kecamatan Segah belum ada mengajukan atau mengusulkan ke kami jadi belum kami anggarkan,” jelasnya.

Syarifatul mengatakan hal serupa juga berlaku untuk program cetak sawah dan kegiatan lainnya yang akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Namun, karena anggaran terpangkas, sejumlah kegiatan lain kemungkinan akan ditunda.

Ia menyebut pemerintah provinsi akan memfokuskan perhatian pada konektivitas jalan skala besar serta kebutuhan dasar di kampung-kampung seperti listrik, jaringan, dan air. Selain itu, pihaknya juga mengawal program “gratispol” untuk peningkatan pendidikan di Kalimantan Timur.