JAMBI — Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin (UIN STS) Jambi, Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd., menerima kunjungan tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2025.
Pertemuan berlangsung di lantai tiga Gedung Rektorat UIN STS Jambi, Rabu (1/4/2026), dengan suasana formal namun tetap hangat. Rektor hadir bersama jajaran pimpinan universitas yang terdiri dari para Wakil Rektor, Kepala Biro, serta Pejabat Pembuat Komitmen. Ketua Tim Perencanaan dan Keuangan UIN STS Jambi juga turut mengikuti kegiatan tersebut.
Kehadiran tim pemeriksa merupakan bagian dari agenda resmi pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Agama yang mencakup seluruh satuan kerja di bawah kementerian, termasuk perguruan tinggi keagamaan negeri.
Dalam pemeriksaan ini, tim BPK RI melakukan penelaahan dokumen keuangan, termasuk evaluasi administrasi dan kesesuaian laporan, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Rektor menyampaikan komitmen UIN STS Jambi terhadap transparansi pengelolaan keuangan serta kesiapan kampus untuk mendukung seluruh proses pemeriksaan sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas keuangan negara. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarunit kerja untuk memastikan kelengkapan data dan dokumen agar pemeriksaan berjalan efektif dan efisien.
Selain sebagai proses pengawasan, pemeriksaan ini dipandang sebagai momentum evaluasi internal bagi institusi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam tata kelola keuangan. Proses tersebut juga dinilai dapat memperkuat sistem pengendalian internal guna meminimalkan risiko kesalahan administrasi sehingga pengelolaan anggaran lebih tertib dan akuntabel.
Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar rekomendasi perbaikan yang akan ditindaklanjuti pihak kampus dengan tujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa mendatang. UIN STS Jambi menilai pemeriksaan ini sebagai bagian penting dari pengawasan untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan negara, sejalan dengan prinsip good governance dan peningkatan akuntabilitas penggunaan dana publik.
