PT Bimasakti Multi Sinergi mendorong inklusi keuangan nasional melalui pengembangan solusi pembayaran digital yang berawal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan menyatakan layanannya kini menjangkau berbagai wilayah di Indonesia dan ditujukan untuk memperkuat ekosistem transaksi masyarakat serta pelaku usaha.
VP Regulator and State Authority Bimasakti, Novandy Bambang Pramana, mengatakan perjalanan perusahaan dari Sidoarjo hingga berkembang secara nasional merupakan bagian dari komitmen menghadirkan solusi pembayaran digital yang lebih inklusif. Ia menilai kebutuhan layanan pembayaran digital tidak hanya berada di kota-kota besar, tetapi juga di berbagai daerah.
“Karena itu, Bimasakti berupaya membangun solusi yang dapat menjangkau mitra dan pengguna secara lebih luas, sekaligus memastikan layanan yang kami kembangkan tetap aman dan terpercaya,” ujar Novandy dalam keterangan yang disampaikan Selasa.
Perusahaan yang merupakan anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) tersebut memulai operasional dari daerah sebelum memperluas jangkauan bisnis ke tingkat nasional hingga Jakarta. Dalam pengembangan ekosistem layanan, Bimasakti mengoperasikan beberapa platform, yakni Winpay sebagai payment gateway, SpeedCash sebagai dompet digital, serta Rajabiller sebagai host to host (H2H) multi biller.
Seiring pertumbuhan bisnis, Bimasakti menyebut memperkuat tata kelola sistem dan perlindungan data melalui perolehan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022. Sertifikasi ini merupakan standar internasional Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari lembaga sertifikasi independen TÜV Rheinland.
Novandy menjelaskan penerapan standar keamanan informasi telah dilakukan sejak 2015. Pada sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 kali ini, perusahaan memperluas ruang lingkup penerapan ke pengembangan sistem, operasional teknologi informasi, serta pemeliharaan layanan sistem pembayaran, termasuk layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), payment initiation, acquiring, dan remitansi.
Selain itu, ruang lingkup tersebut juga mencakup penatausahaan sumber dana serta penyediaan informasi sumber dana. Novandy menyatakan perluasan cakupan ini ditujukan agar pengelolaan keamanan informasi dapat diterapkan secara lebih komprehensif pada seluruh ekosistem layanan digital perusahaan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFTECH Firlie Ganinduto menilai pertumbuhan perusahaan fintech dari daerah menjadi sinyal positif bagi pemerataan inovasi dan perluasan akses layanan keuangan digital di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut penting untuk membuka kesempatan yang lebih setara bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah sekaligus memperkuat ekosistem fintech nasional.
