Sidoarjo—Pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Timur secara serentak menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, Senin (30/3/2026). Penyerahan ini menjadi tahapan awal sebelum memasuki proses audit oleh BPK.
Penyerahan LKPD diawali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, lalu dilanjutkan oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan tersebut dihadiri kepala daerah, sekretaris daerah, inspektur, serta perangkat terkait.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menyampaikan seluruh pemerintah daerah telah memenuhi kewajiban penyampaian LKPD tepat waktu, yakni paling lambat 31 Maret sesuai ketentuan. Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
“Pemeriksaan ini bertujuan menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, bukan untuk menyatakan benar atau salah secara absolut. Kami menggunakan metode uji petik berbasis risiko agar hasilnya lebih presisi dan profesional,” ujar Yuan.
Menurut Yuan, pemeriksaan akan dilakukan secara intensif dalam satu hingga dua bulan ke depan. Hasil pemeriksaan direncanakan disampaikan sekitar akhir Mei 2026 melalui DPRD. Ia berharap seluruh pemerintah daerah kooperatif agar hasil audit mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Ia juga memastikan Pemerintah Kota Probolinggo siap mendukung proses pemeriksaan oleh BPK.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memastikan setiap rupiah dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” kata Aminuddin. “Kami siap bersinergi dan kooperatif dalam setiap tahapan audit, sebagai bagian dari upaya menghadirkan pemerintahan yang bersih dan profesional,” tambahnya.
Sumber: infopublik.id
