Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara menggelar bimbingan teknis (bimtek) penatausahaan dan akuntansi pelaporan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) selama dua hari, 30–31 Maret 2026, di Jayapura, Papua. Kegiatan ini diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tolikara.
Bimtek tersebut ditutup oleh Bupati Tolikara Willem Wandik. Dalam sambutannya, ia menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Wandik juga menyinggung situasi global yang dinilai tidak stabil, mulai dari konflik antarnegara hingga tekanan ekonomi dunia yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk energi dan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih fokus dan efisien dalam mengelola anggaran.
“Situasi global saat ini memberikan tekanan terhadap perekonomian, sehingga keuangan daerah harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan SIPD merupakan kewajiban yang harus diikuti seluruh daerah. Karena itu, operator dan staf pada masing-masing OPD diminta memahami sistem tersebut agar tidak tertinggal dalam penatausahaan keuangan.
“Kita di Tolikara harus mampu mengejar target dan tidak mengalami kemunduran dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Semua harus mengikuti SIPD,” tegas Wandik.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah Tolikara Hans Happy Wangloan menyampaikan apresiasi kepada narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang memberikan materi dan pengalaman kepada peserta.
Wangloan menilai pengetahuan yang diperoleh penting untuk menjawab tantangan penerapan SIPD di Kabupaten Tolikara. “Ilmu dan pengalaman yang diberikan menjadi bekal penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah,” kata Hans.
Ia juga mengapresiasi perwakilan OPD yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, serta berharap materi yang didapat dapat diimplementasikan secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, bimtek ini penting untuk mendukung tata kelola keuangan yang berkualitas sekaligus memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai jadwal.
“Harapan kami, seluruh peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di masing-masing OPD dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan,” tandasnya.
