Kawasan Asia Pasifik kian menonjol sebagai arena kontestasi geopolitik yang dinamis. Keragaman kekuatan ekonomi, politik, dan sosial negara-negara di kawasan—serta keterlibatan aktor besar seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat—membuat wilayah ini menjadi salah satu pusat perhatian dalam hubungan internasional. Posisi geografisnya yang strategis sebagai jalur perdagangan global turut mendorong negara-negara menyusun kebijakan luar negeri yang kuat, terutama untuk kepentingan ekonomi dan konektivitas.

Dalam konteks ini, dua strategi besar muncul dan kerap dibandingkan: Belt and Road Initiative (BRI) yang diprakarsai Tiongkok dan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang diusung Jepang. Kehadiran keduanya memunculkan pertanyaan tentang arah persaingan pengaruh di kawasan: apakah FOIP merupakan respons Jepang terhadap BRI, dan sejauh mana keduanya berpotensi memicu ketegangan.

BRI: investasi global dan perluasan konektivitas

BRI merupakan strategi investasi global yang diluncurkan Presiden Xi Jin Ping pada 2013. Inisiatif yang sebelumnya dikenal sebagai One Belt One Road ini dirancang sebagai upaya modern membangkitkan Jalur Sutra, dengan melibatkan lebih dari 150 negara dan agensi internasional. Tujuannya mencakup peningkatan ekonomi Tiongkok, memperkuat integrasi dalam perekonomian global, sekaligus mendorong kemajuan ekonomi di negara-negara kurang berkembang di Asia, Eropa, dan Afrika.

BRI dijalankan melalui pembentukan jalur perdagangan, perjanjian kerja sama, investasi, dan pembangunan infrastruktur di negara mitra. Sejak proposalnya dirilis, lebih dari 75% negara dan wilayah di dunia disebut telah bergabung. Tiongkok juga menandatangani lebih dari 200 perjanjian dengan lebih dari 150 negara dan 30 organisasi internasional untuk membangun BRI.

Contoh proyek yang sering disorot antara lain Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dengan total investasi sebesar 1,2 miliar dolar AS, serta Jalan Tol Phnom Penh–Sihanoukville di Kamboja yang disebut mempercepat waktu tempuh dan mendukung pariwisata lokal.

Di Asia Tenggara, investasi Tiongkok melalui BRI mencakup sektor manufaktur, sumber daya, industri berat, dan industri tersier. Data periode 2013–2016 menunjukkan pertumbuhan tinggi pada industri penyewaan dan layanan bisnis (186,31%) serta manufaktur (181,43%), sementara perdagangan besar dan eceran tercatat 103,43%.

Selain proyek fisik, BRI juga dikaitkan dengan promosi integrasi ekonomi, termasuk pembentukan lembaga pembiayaan seperti Bank Pembangunan Tiongkok di berbagai wilayah untuk pendanaan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Di luar ekonomi, kerja sama budaya dan pariwisata, pertukaran pendidikan, media, lembaga pemikir, serta pertukaran sipil juga disebut dilakukan di sejumlah negara seperti Brunei, Kamboja, Yunani, Italia, Malaysia, Rusia, dan ASEAN.

FOIP: tatanan bebas dan terbuka berlandaskan aturan

FOIP merupakan strategi kebijakan luar negeri yang dikenalkan Perdana Menteri Shinzo Abe sejak 2006, dan istilahnya resmi digunakan pada 2016 ketika diperkenalkan dalam Konferensi Internasional Tokyo keenam tentang Pembangunan Afrika (TICAD VI). Jepang membentuk FOIP berdasarkan analisis ancaman di kawasan Indo-Pasifik, seperti perompakan, terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, bencana alam, dan perubahan status quo.

FOIP bertujuan mendorong perdamaian dan kemakmuran di Indo-Pasifik melalui tatanan yang bebas dan terbuka, berlandaskan nilai dan prinsip bersama seperti supremasi hukum. Nilai-nilai yang dipromosikan mencakup tatanan maritim, ekonomi yang bebas dan adil, pembangunan konektivitas di Samudra Hindia dan Pasifik, penguatan tata kelola lewat pembangunan kapasitas, serta penjagaan keamanan maritim.

FOIP memiliki tiga pilar: promosi tatanan hukum, kebebasan navigasi dan perdagangan bebas; kesejahteraan ekonomi; serta komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas. Dalam sejumlah pernyataannya, Abe menekankan aspek keterbukaan, kebebasan, cakupan Asia yang lebih luas, serta kerja sama dengan Amerika Serikat, Australia, dan India.

Pelaksanaan FOIP juga dikaitkan dengan karakter Jepang pasca Perang Dunia II yang menitikberatkan kontribusi internasional pada pembangunan ekonomi, investasi, dan bantuan pembangunan (ODA). Melalui FOIP, Jepang aktif membangun keterhubungan di Indo-Pasifik, termasuk proyek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara di Kamboja, Indonesia, Papua Nugini, dan Sri Lanka. Kerja sama dengan ASEAN menjadi salah satu fokus yang menonjol.

Dalam aspek keamanan maritim, Jepang disebut memberikan dukungan kepada negara-negara ASEAN berupa 35 kapal patroli, 13 kapal cepat kecil, dan 11 unit radar pengawasan pantai melalui kombinasi ODA, diplomasi pertahanan, serta dukungan tambahan dari Penjaga Pantai Jepang. Pertukaran informasi antara ahli Jepang dan negara-negara ASEAN juga dilakukan.

Persaingan pengaruh: titik temu dan perbedaan

BRI dan FOIP sama-sama menempatkan infrastruktur, kesejahteraan ekonomi, dan konektivitas jalur maritim sebagai prioritas. Namun, keduanya juga kerap dipahami sebagai strategi navigasi geopolitik yang saling bersaing. Sejumlah pandangan menyebut FOIP sebagai inisiatif Jepang untuk menghadapi kebangkitan Tiongkok.

Dalam narasi persaingan ini, pertumbuhan ekonomi Tiongkok dipandang sebagai ancaman kompetitif bagi Jepang, terutama dalam perebutan pengaruh dan investasi. Jepang juga dikhawatirkan melihat BRI berpotensi meningkatkan ketergantungan ekonomi negara-negara tetangga terhadap Tiongkok, yang pada gilirannya dapat mengurangi ruang kepentingan ekonomi Jepang di Asia Pasifik. Selain itu, kebangkitan Tiongkok disebut dapat memengaruhi pergeseran norma dan nilai global, termasuk terkait tata kelola pemerintahan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

BRI juga dipandang sebagai sarana promosi model pemerintahan Tiongkok yang dinilai dapat bertentangan dengan nilai demokrasi yang dipegang Jepang dan sekutunya. Dalam konteks FOIP, campur tangan Amerika Serikat juga kerap disebut, bahkan ada pandangan yang menilai FOIP sebagai manifestasi kehadiran AS di Asia Pasifik melalui Jepang sebagai sekutu.

Perbedaan juga terlihat pada dukungan aliansi. BRI disebut terutama didukung Rusia, sementara FOIP didukung Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan India—negara-negara yang memiliki kekhawatiran atas kebangkitan Tiongkok.

Jika dilihat dari jalur, BRI memiliki lintasan darat dari Tiongkok ke utara menuju Kirgistan, Tajikistan, dan Rusia, sementara jalur maritimnya bergerak ke Laut Cina Selatan, Indonesia, Sri Lanka, hingga Afrika. FOIP memilih jalur selatan menuju negara-negara kepulauan di Pasifik, lalu beririsan dengan BRI di kawasan ASEAN dan Afrika.

Kritik dan klaim “infrastruktur berkualitas”

BRI, yang lebih dulu terbentuk, dinilai memiliki jangkauan dan popularitas lebih luas. Namun, program ini juga menuai kritik terkait kualitas pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, FOIP menekankan konsep “infrastruktur berkualitas” yang dikaitkan dengan keberlanjutan, transparansi, dan inklusivitas. Sementara itu, pembangunan infrastruktur BRI disebut mendapat kritik karena dinilai kurang berkelanjutan dan kurang memperhatikan aspek ramah lingkungan.

Jepang juga menonjolkan isu keamanan maritim melalui tata kelola dan supremasi hukum sebagai bagian dari FOIP. Pendekatan ini dipandang sebagai respons terhadap strategi maritim Tiongkok yang dinilai agresif, khususnya terkait Ten Dash Line yang disebut melanggar ketentuan United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS).

Arah ke depan: polarisasi atau koeksistensi

Rivalitas BRI dan FOIP diproyeksikan tetap kompleks. Keduanya berpotensi terus berevolusi seiring perubahan dinamika Asia Pasifik, dan dapat memunculkan polarisasi geopolitik. Kebangkitan Tiongkok yang masih berlanjut juga dinilai menjadi tantangan bagi FOIP untuk menandingi BRI, yang saat ini disebut masih lebih unggul dan dominan karena implementasi program yang cepat dan promosi yang gencar.

Meski demikian, ketegangan antara kedua strategi ini disebut masih jauh dari potensi pecahnya konflik. Untuk saat ini, BRI dan FOIP dinilai masih berjalan berdampingan pada jalurnya masing-masing. Karakter Jepang yang cenderung non-agresif serta dinamika internasional yang semakin multipolar juga disebut membuka peluang koeksistensi kedua strategi tersebut.