Forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2026 menempatkan kualitas rapat pemegang saham sebagai tolok ukur penting tata kelola perusahaan, di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas di pasar modal Vietnam. Kegiatan bertema “Kepatuhan atau Terobosan, Efisiensi atau Keberlanjutan” ini diselenggarakan Institut Direksi Vietnam (VIOD) bekerja sama dengan Komisi Sekuritas Negara dan Bursa Efek Vietnam, serta diikuti hampir 1.000 delegasi yang hadir langsung di Hanoi, Kota Ho Chi Minh, dan secara daring.
Pelaksana Ketua Bursa Efek Kota Ho Chi Minh, Trinh Son Hong, menyampaikan bahwa meningkatnya minat komunitas bisnis dan investor dari tahun ke tahun menegaskan peran forum dalam mendorong standar tata kelola perusahaan. Ia menekankan RUPS bukan sekadar prosedur hukum tahunan, melainkan kesempatan bagi perusahaan untuk membangun dialog substantif dengan pemegang saham dan pasar. Menurutnya, kualitas penyelenggaraan RUPS juga mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan sekaligus tingkat perkembangan pasar modal.
Hong menilai pada 2026, seiring pergerakan signifikan di pasar saham, ekspektasi terhadap keterbukaan informasi dan standar tata kelola emiten kian tinggi, terutama dari investor institusional dan investor asing. Karena itu, peningkatan kualitas RUPS dipandang bukan hanya urusan kepatuhan, tetapi juga faktor yang dapat memperkuat reputasi perusahaan dan meningkatkan kemampuan mengakses modal internasional.
Wakil Ketua Komisi Sekuritas Negara, Nguyen Hoang Duong, mengatakan pasar saham Vietnam memasuki fase perkembangan baru dengan banyak peluang. Ia menyoroti peningkatan status pasar saham Vietnam menjadi pasar negara berkembang sekunder oleh FTSE, serta prospek peningkatan status lebih lanjut berdasarkan standar MSCI, yang dinilai membuka peluang masuknya arus modal internasional dalam skala besar.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, kerangka hukum terkait tata kelola perusahaan juga terus diperbarui agar selaras dengan standar internasional. Salah satu tonggak yang disorot dalam forum adalah pengesahan Kode Tata Kelola Perusahaan Vietnam (VNCG) versi 2026 yang dibangun di atas fondasi standar tata kelola OECD. Perwakilan Komisi Sekuritas Negara menyebut pengalaman di pasar regional menunjukkan investor internasional tidak hanya menilai indikator keuangan, tetapi juga memperhatikan kualitas tata kelola perusahaan.
Dalam konteks itu, RUPS dipandang sebagai indikator yang jelas mengenai transparansi informasi, akuntabilitas dewan direksi, budaya dialog dengan pemegang saham, dan visi strategis perusahaan. Tema forum tahun ini disebut mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak perusahaan: kepatuhan hukum adalah syarat mutlak, namun untuk membangun diferensiasi dan meningkatkan kredibilitas di pasar modal, perusahaan perlu proaktif menerapkan standar tata kelola yang lebih maju.
Forum juga memaparkan sejumlah perubahan penting dalam sistem hukum yang berkaitan dengan tata kelola. Wakil Kepala Departemen Pengawasan Perusahaan Publik Komisi Sekuritas Negara, Le Trung Hai, menjelaskan bahwa Undang-Undang Perusahaan 2025 yang telah diubah beserta regulasi turunannya menambahkan aturan baru untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Salah satu perubahan yang disorot adalah penambahan konsep “pemilik penerima manfaat” untuk memperjelas individu atau organisasi yang sesungguhnya memiliki kendali atas perusahaan meski tidak memegang saham secara langsung. Aturan baru juga memperketat pengawasan terhadap deklarasi modal dasar yang tidak akurat serta memperjelas tanggung jawab pribadi perwakilan hukum jika keputusan yang diambil menyebabkan kerugian bagi perusahaan.
Selain itu, Keputusan Nomor 245 yang mengubah Keputusan Nomor 155 di sektor sekuritas turut memperkenalkan ketentuan baru guna meningkatkan standar tata kelola. Dalam ketentuan tersebut, anggota dewan direksi perusahaan publik dibatasi hanya dapat berpartisipasi maksimal di lima dewan direksi perusahaan lain. Regulasi itu juga memperjelas struktur anggota non-eksekutif dan memperkuat peran anggota dewan independen.
Ketentuan yang menjadi perhatian adalah kewajiban anggota dewan independen untuk menyiapkan laporan terpisah bagi rapat pemegang saham, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemegang saham. Di luar aturan yang bersifat wajib, Kode VNCG 2026 juga memuat rekomendasi untuk mendekatkan praktik tata kelola Vietnam dengan praktik terbaik di kawasan dan dunia.
Direktur Jenderal VIOD, Phan Le Thanh Long, menyatakan RUPS semestinya dipandang sebagai forum bagi perusahaan untuk menunjukkan kapasitas tata kelola dan membangun kepercayaan investor. Ia merujuk penilaian dari program kartu skor tata kelola perusahaan di kawasan ASEAN yang menunjukkan banyak perusahaan Vietnam telah mengalami peningkatan dalam pengungkapan informasi dan penyelenggaraan RUPS, meski kesenjangan terhadap standar tata kelola yang lebih maju masih besar.
Menurut data yang disampaikan, sekitar 67% perusahaan menerbitkan dokumen RUPS secara lengkap dan tepat waktu. Sementara itu, persentase perusahaan yang menyediakan dokumen berbahasa Inggris bagi investor asing sekitar 64%. Forum juga mencatat tingkat kepatuhan penuh terhadap rekomendasi dalam Kode Prinsip Tata Kelola Perusahaan VNCG masih tergolong rendah.
Long menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas tata kelola, perusahaan perlu memanfaatkan RUPS sebagai sarana mengkomunikasikan strategi jangka panjang, membahas risiko utama, memaparkan rencana pembangunan berkelanjutan, serta menyampaikan peta jalan integrasi standar ESG dalam operasional. Langkah-langkah tersebut dinilai dapat memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.
Sejumlah pandangan dalam forum menyimpulkan bahwa ketika pasar saham Vietnam kian dekat dengan target peningkatan peringkat, kepercayaan investor menjadi aset strategis bagi perusahaan. Karena itu, setiap RUPS dipandang bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga momen untuk menunjukkan kualitas tata kelola, meningkatkan keterbukaan, dan memperbaiki reputasi di pasar.
Para ahli menilai jika perusahaan-perusahaan Vietnam proaktif mengadopsi standar tata kelola yang lebih maju serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, pasar modal Vietnam dapat semakin mendekati standar pasar negara berkembang di kawasan. Forum RUPS Tahunan 2026 pun diharapkan mendorong perubahan positif dalam tata kelola perusahaan dan memperkuat fondasi bagi pasar modal Vietnam yang transparan, berkelanjutan, serta lebih terintegrasi dengan pasar keuangan internasional.
