Jakarta – Tekanan geopolitik global mulai berdampak pada pasar keuangan Indonesia. Konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia disebut turut menekan kondisi fiskal dan memicu inflasi global, sehingga memengaruhi pergerakan pasar modal domestik yang belakangan cenderung fluktuatif.
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan, dalam situasi krisis investor umumnya mengambil langkah defensif dengan memindahkan dana ke instrumen yang dinilai lebih aman. Fenomena tersebut dikenal sebagai flight to quality atau peralihan ke aset safe haven.
Menurut Hasan, volatilitas pasar saham domestik juga dipengaruhi dinamika setelah pengumuman dari MSCI pada akhir Januari. Kondisi itu berlanjut hingga Maret seiring meningkatnya eskalasi geopolitik.
Ia menjelaskan, kinerja pasar saham Indonesia sempat menguat pada akhir tahun lalu. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebut naik hingga 22% menjadi 8.646 pada akhir 2025. Pada Januari 2026, indeks masih sempat naik sebelum kemudian terguncang setelah pengumuman MSCI. Memasuki Maret, IHSG turun ke level 7.585 atau terkoreksi sekitar 12,27% dibandingkan posisi akhir tahun lalu.
Meski IHSG tertekan, Hasan menilai aktivitas perdagangan tetap kuat. Per 6 Maret, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) secara year to date meningkat 65,31% menjadi Rp29,87 triliun.
Dari sisi investor asing, hingga 6 Maret masih tercatat net buy sekitar Rp2,23 triliun. Hasan juga menyebut dana kelolaan atau asset under management (AUM) di industri reksa dana meningkat 7,14% secara year to date menjadi Rp1.117 triliun.
Di tengah dinamika tersebut, OJK menyatakan akan mempercepat reformasi pasar modal. Hasan mengatakan OJK menyiapkan delapan rencana aksi sebagai bauran kebijakan untuk memperkuat integritas pasar modal Indonesia, mencakup kebijakan terkait free float, transparansi kepemilikan saham, hingga penguatan tata kelola emiten.
Salah satu fokusnya adalah peningkatan transparansi kepemilikan saham. OJK berkomitmen membuka data kepemilikan saham hingga level di atas 1% serta memperluas klasifikasi investor agar lebih rinci. Selain itu, OJK mendorong kenaikan free float dari 7,5% menjadi minimal 15% secara bertahap.
OJK juga berencana membentuk satuan tugas percepatan reformasi integritas pasar modal yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Hasan menegaskan reformasi tersebut ditujukan untuk kepentingan jangka panjang pasar modal nasional.
Selain itu, OJK menyiapkan langkah demutualisasi bursa efek untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan independensi, serta meminimalkan potensi benturan kepentingan di industri pasar modal.
