Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menyatakan kondisi keuangan daerah relatif sehat, ditandai dengan tidak adanya utang yang tidak direncanakan saat memasuki tahun anggaran 2026. Ia menyebut, untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir, pemerintah provinsi memulai tahun anggaran baru tanpa utang.
“Dari perspektif pengelolaan keuangan, Alhamdulillah kita memasuki tahun 2026 untuk pertama kalinya memasuki tahun anggaran baru tanpa hutang, sejak 3 tahun terakhir,” kata Iqbal di Mataram, Selasa.
Iqbal menjelaskan seluruh kewajiban keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB telah diselesaikan, termasuk pembayaran lebih dari Rp287 miliar pada tahun sebelumnya. Menurutnya, utang yang ada sebelumnya merupakan utang kontraktual yang telah dilunasi. Adapun jika masih terdapat kewajiban dari PT SMI, ia menegaskan hal itu merupakan utang yang direncanakan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB 2025. Dari sisi pendapatan, realisasi APBD 2025 tercatat sebesar Rp6,476 triliun atau sekitar 99,79 persen dari target Rp6,498 triliun. Namun, realisasi tersebut turun sekitar 2,19 persen dibandingkan capaian tahun 2024.
Iqbal menyebut penurunan itu dipengaruhi perubahan kebijakan fiskal, termasuk skema pembagian pajak antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, realisasi belanja daerah pada 2025 mencapai Rp6,051 triliun atau 93,49 persen dari total anggaran.
Pemprov NTB menyatakan akan terus mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi pajak dan pengembangan sumber penerimaan baru. Ke depan, pemerintah daerah menargetkan penguatan struktur fiskal agar tetap stabil di tengah dinamika ekonomi nasional.
Dalam APBD NTB 2026, belanja daerah ditetapkan Rp5,7 triliun, turun Rp745 miliar atau minus 11,47 persen dibandingkan APBD-P 2025 sebesar Rp6,4 triliun. Sementara pendapatan daerah pada APBD 2026 ditargetkan Rp5,64 triliun.
Target pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3,042 triliun, dengan rincian pajak daerah Rp1,85 triliun, retribusi daerah Rp1,025 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp96,2 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp65,19 miliar. Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan Rp2,48 triliun dan pendapatan transfer antar daerah Rp1,8 miliar.
Komponen pendapatan lainnya mencakup lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp114 miliar, pendapatan hibah Rp2,29 miliar, serta lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp109,9 miliar.
