International Monetary Fund (IMF), International Energy Agency (IEA), dan World Bank sepakat membentuk kelompok koordinasi untuk merespons dampak besar konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang dinilai telah mengacaukan ekonomi global.
Dalam pernyataan bersama, ketiga lembaga menyebut konflik yang memasuki bulan kedua telah mengganggu pasokan energi dan memicu salah satu krisis pasokan terbesar dalam sejarah pasar energi global.
“Pada saat-saat ketidakpastian yang tinggi ini, sangat penting bagi lembaga-lembaga kita untuk bersatu memantau perkembangan, menyelaraskan analisis, dan mengoordinasikan dukungan kepada para pembuat kebijakan untuk mengatasi krisis ini,” kata para kepala IMF, IEA, dan Bank Dunia.
Kelompok koordinasi tersebut bertugas memantau perkembangan dampak global, menyelaraskan analisis kebijakan, serta mengoordinasikan dukungan bagi negara-negara terdampak. Selain itu, ketiga lembaga menyatakan akan memobilisasi berbagai pihak untuk membantu negara-negara yang paling rentan terhadap dampak krisis.
Respons yang disiapkan mencakup rekomendasi kebijakan terarah, penilaian kebutuhan pembiayaan negara, hingga penyediaan dukungan finansial. Bentuk dukungan itu disebut dapat meliputi pinjaman berbunga rendah atau nol persen serta instrumen mitigasi risiko, untuk membantu negara menghadapi tekanan ekonomi akibat lonjakan harga energi dan gangguan pasokan.
“Mekanisme respons dapat mencakup saran kebijakan yang ditargetkan, penilaian kebutuhan pembiayaan potensial dan penyediaan dukungan keuangan terkait, termasuk melalui pembiayaan rendah atau nol persen, serta alat mitigasi risiko yang tidak ditentukan,” kata mereka.
IMF, IEA, dan Bank Dunia menilai dampak konflik telah meluas, mulai dari lonjakan harga minyak dan gas, kenaikan harga pupuk dan pangan, hingga penurunan sektor pariwisata.
“Dampaknya substansial, global, dan sangat asimetris, secara tidak proporsional memengaruhi importir energi, khususnya negara-negara berpenghasilan rendah,” kata ketiga lembaga tersebut.
Mereka juga menyoroti gejolak yang muncul di pasar keuangan, pelemahan mata uang di negara berkembang, serta kekhawatiran terhadap inflasi global. Kondisi itu dinilai dapat mendorong kebijakan moneter yang lebih ketat dan berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.
“Volatilitas pasar yang dihasilkan, pelemahan mata uang di negara-negara berkembang, dan kekhawatiran tentang ekspektasi inflasi meningkatkan prospek kebijakan moneter yang lebih ketat dan pertumbuhan yang lebih lemah,” kata organisasi-organisasi tersebut.
Ketiga lembaga menegaskan komitmen untuk bekerja sama menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan global, sekaligus memperkuat ketahanan energi. Mereka juga menekankan pentingnya dukungan bagi negara dan masyarakat terdampak agar dapat pulih dan kembali menuju pertumbuhan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk bekerja sama guna menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan global, memperkuat keamanan energi, dan mendukung negara serta masyarakat yang terdampak dalam perjalanan mereka menuju pemulihan berkelanjutan, pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja melalui reformasi,” kata mereka.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pihaknya telah menerima permintaan gencatan senjata dari Iran, yang menurutnya disampaikan oleh presiden dari rezim baru Iran, tanpa menyebutkan identitasnya. Trump mengatakan permintaan itu akan dipertimbangkan jika Iran kembali membuka Strait of Hormuz atau Selat Hormuz, serta menegaskan operasi militer akan berlanjut selama jalur tersebut belum aman.
“Kami akan mempertimbangkannya ketika mereka membuka kembali Selat Hormuz. Sampai saat itu, kami akan membombardir mereka hingga musnah atau, seperti yang mereka katakan, kembali ke Zaman Batu,” kata Trump.
Iran kemudian membantah pernyataan tersebut. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan klaim mengenai permintaan gencatan senjata tidak benar dan tidak berdasar.
