Dalam sidang konfirmasi Senat pada 11 Januari, calon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menyatakan komitmen AS terhadap Taiwan dengan merujuk pada Undang-Undang Hubungan Taiwan dan Enam Jaminan. Pada saat yang sama, ia menegaskan tidak ada rencana untuk mengubah kebijakan “Satu Tiongkok” AS.

Apa itu kebijakan “Satu Tiongkok”

Kebijakan “Satu Tiongkok” merupakan pengakuan diplomatik terhadap posisi Tiongkok bahwa hanya ada satu pemerintahan Tiongkok. Dalam kerangka ini, Republik Rakyat Tiongkok (RRT/PRC) dipandang sebagai satu-satunya pemerintah yang sah mewakili Tiongkok.

Namun, kebijakan AS juga menegaskan bahwa Washington tidak mengakui klaim kedaulatan Beijing atas Taiwan. AS menyatakan hanya mengakui posisi Tiongkok bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, tanpa mengakui klaim tersebut sebagai kedaulatan yang diakui AS.

Perubahan pengakuan diplomatik AS pada 1979

Akar kebijakan ini terkait dengan perkembangan pasca-1949, setelah berakhirnya perang saudara yang memisahkan pemerintahan di daratan dan Taiwan. Kuomintang (KMT) mundur ke Taiwan, dan pada periode awal AS mengakui Taiwan sebagai pemerintahan Tiongkok.

Pada 1979, AS beralih mengakui PRC dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Meski demikian, AS tetap menjaga hubungan “tidak resmi yang kuat” dengan Taiwan melalui American Institute in Taiwan (AIT) serta melanjutkan penjualan senjata untuk membantu Taiwan mempertahankan diri.

Enam Jaminan dan penjualan senjata ke Taiwan

Dalam konteks hubungan AS-Taiwan, Enam Jaminan menjadi salah satu pijakan penting. Enam Jaminan muncul sebagai respons terhadap komunike ketiga AS-Tiongkok tertanggal 17 Agustus 1982, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap Taiwan.

Dalam komunike tersebut, AS menyatakan tidak berkeinginan menjalankan kebijakan penjualan senjata jangka panjang kepada Taiwan. AS juga menyatakan penjualan senjata tidak akan melebihi tingkat beberapa tahun terakhir dan berniat mengurangi penjualan secara bertahap menuju suatu resolusi akhir.

Presiden Ronald Reagan kemudian menempatkan memorandum rahasia yang menyatakan bahwa kesiapan AS untuk mengurangi penjualan senjata bergantung pada komitmen berkelanjutan Tiongkok terhadap solusi damai atas perbedaan di Selat Taiwan. Untuk memberikan kepastian, Reagan meminta Kepala AIT, James Lilley, menyampaikan secara lisan enam jaminan atas nama presiden.

• AS tidak menyetujui penetapan tanggal penghentian penjualan senjata kepada Taiwan.
• AS tidak akan melakukan konsultasi sebelumnya dengan Tiongkok terkait penjualan senjata ke Taiwan.
• AS tidak akan memainkan peran mediasi.
• AS tidak akan merevisi Undang-Undang Hubungan Taiwan.
• AS tidak akan mengubah posisi mengenai kedaulatan atas Taiwan.
• AS tidak akan menekan Taiwan untuk memasuki perundingan dengan Tiongkok.

Garis besar sejarah dan dinamika hubungan Tiongkok-Taiwan

Hubungan Tiongkok dan Taiwan berakar pada sejarah panjang yang mencakup perubahan kekuasaan, perang, serta pergeseran pengakuan internasional. Taiwan memiliki penduduk asli dari rumpun Austronesia, sementara sejak abad ke-17 migran dari China—terutama dari Fujian dan Guangdong—datang ke pulau tersebut. Pulau ini juga mengalami pendudukan Belanda pada 1624–1661 dan pemerintahan Dinasti Qing dari 1683 hingga 1895.

Pada 1895, Jepang memperoleh Taiwan setelah memenangkan Perang Sino-Jepang Pertama. Setelah Perang Dunia II, Jepang menyerahkan Taiwan kepada Republik China (ROC), yang kemudian memerintah pulau tersebut dengan dukungan AS dan Inggris. Di saat yang sama, perang saudara antara Nasionalis Kuomintang dan Komunis berakhir pada 1949 dengan terbentuknya Republik Rakyat China di daratan, sementara ROC bertahan di Taiwan.

Fase rekonsiliasi 1987–2015

Perkembangan hubungan Tiongkok dan Taiwan juga mengalami fase rekonsiliasi pada 1987–2015, ditandai dengan peningkatan hubungan perdagangan dan pertemuan tingkat tinggi. Pada 1991, Taiwan mengakhiri keadaan perang dengan Tiongkok. Pada 2010, China dan Taiwan menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Sama Ekonomi. Pada 2015, pemimpin kedua pihak bertemu di Singapura tanpa pernyataan bersama.

Meski ada upaya rekonsiliasi, perbedaan pandangan mengenai status Taiwan tetap menjadi sumber ketegangan.

Dimensi internasional dan sensitivitas geopolitik

Dalam perkembangan lain, Jepang disebut menolak klaim atas Formosa dan Kepulauan Pescadores oleh Tiongkok dalam Traktat Perdamaian San Francisco tahun 1951.

Secara umum, situasi terkini menggambarkan posisi AS yang tetap berpegang pada kebijakan “Satu Tiongkok” sambil menekankan pentingnya menjaga hubungan yang kuat dengan Taiwan melalui mekanisme dan kebijakan yang telah berjalan. Hingga kini, hubungan Tiongkok-Taiwan tetap menjadi isu sensitif dengan potensi dampak geopolitik yang besar.

Status Taiwan dan perdebatan yang berlanjut

Status Taiwan terus menjadi perdebatan global. China memandang Taiwan sebagai wilayahnya, sementara di Taiwan terdapat pandangan bahwa pulau tersebut memiliki entitas politik yang terpisah. Taiwan memiliki konstitusi, pemimpin terpilih, dan angkatan bersenjata sendiri, namun status hukumnya di panggung internasional tetap menjadi titik ketidakpastian karena sebagian besar negara tidak mengakuinya sebagai negara independen.