Partai konservatif Jerman, Uni Kristen Demokrat (CDU) dan mitranya di Bavaria, Uni Kristen Sosial (CSU), memenangkan pemilu nasional pada Minggu (23/02). Hasil ini menempatkan pemimpin CDU, Friedrich Merz, dalam posisi kuat untuk menjadi kanselir Jerman berikutnya, memimpin negara dengan ekonomi terbesar di Eropa.
Pemilu berlangsung ketika ketegangan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat meningkat. Situasi ini dikaitkan dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump, termasuk pendekatan agresif terhadap perang Rusia-Ukraina, dukungan terhadap gerakan populis sayap kanan di Eropa, serta rencana tarif impor yang dinilai berpotensi merugikan ekonomi Eropa. Kondisi tersebut memicu seruan agar Uni Eropa mengurangi ketergantungan pada Washington, terutama dalam urusan pertahanan, dan menyusun strategi geopolitik yang lebih mandiri.
Merz menyatakan Eropa perlu mencapai “kemerdekaan” dari Amerika Serikat dan mendorong penguatan kerja sama pertahanan di dalam blok Uni Eropa.
Tantangan dari Cina
Selain menghadapi relasi yang menegang dengan AS dan Rusia, pemerintahan Jerman yang baru juga diperkirakan akan berhadapan dengan kebijakan Cina yang semakin tegas. Cina merupakan mitra dagang utama Jerman, dengan total perdagangan bilateral mencapai €246,3 miliar (Rp4.248 triliun) pada 2024. Namun, Uni Eropa memandang Cina bukan hanya sebagai mitra, melainkan juga pesaing dan “saingan sistemik”.
Menanggapi hasil pemilu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, menyatakan Beijing siap bekerja sama dengan pemerintahan baru untuk meningkatkan hubungan bilateral.
Profesor hubungan internasional University of Bonn, Xuewu Gu, memperkirakan pemerintahan baru Jerman kemungkinan melonggarkan pembatasan terhadap investasi Tiongkok. Ia juga menilai Jerman bersama Uni Eropa akan mendorong kesepakatan perdagangan dan investasi dengan Beijing. Menurut Gu, jika perang dagang dengan AS terjadi, Jerman dinilai tidak memiliki banyak pilihan selain mempererat kerja sama dengan Cina.
Hubungan Jerman–India dinilai stabil
Di tengah fokus Jerman pada pasar Cina, India sebagai mitra ekonomi yang berkembang pesat disebut kian menarik perhatian. Nilai perdagangan bilateral Jerman–India mencapai rekor €30,9 miliar (Rp531,6 triliun) pada 2024. Pemerintah Jerman juga telah menerapkan kebijakan untuk menarik tenaga kerja terampil dari India, guna mengatasi kekurangan tenaga kerja di dalam negeri.
Mantan duta besar India untuk Jerman, Gurjit Singh, menilai hubungan kedua negara telah dibangun secara kokoh oleh CDU dan SPD (Partai Demokrat Sosial), sehingga tidak seharusnya mengalami perubahan drastis. Ia menyebut dunia tengah mengalami pergeseran geopolitik cepat dan India memandang Jerman serta Eropa sebagai poros penting dalam tatanan multipolar.
Sementara itu, kepala koordinator Global South Centre of Excellence, Gulshan Sachdeva, menilai Merz dapat berperan membentuk Eropa yang lebih independen di tengah ketegangan trans-Atlantik. Ia menyebut Rusia sebagai tantangan strategis, sementara kekecewaan Jerman terhadap Cina disebut meningkat. Sachdeva juga menyoroti bahwa Merz mempertanyakan masa depan NATO dan opsi pencegahan nuklir. Menurutnya, dinamika ini dapat membuka peluang bagi India memperkuat kemitraan dengan Eropa jika Jerman dan Uni Eropa mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih otonom.
Debat migrasi dan wacana bernegosiasi dengan Taliban
Dalam kampanye, Merz berjanji melakukan reformasi besar kebijakan suaka Jerman. Janji itu menguat setelah serangkaian serangan mematikan yang diduga dilakukan oleh pencari suaka, yang memperkeras sentimen publik terhadap migrasi ilegal.
Situasi tersebut turut menguntungkan partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD), yang meraih 20,8% suara—hasil tertinggi mereka di tingkat federal.
Merz berjanji memperketat kontrol perbatasan dan mempercepat deportasi pencari suaka yang permohonannya ditolak, termasuk ke Afganistan. Ia juga menyatakan kesiapan bernegosiasi dengan Taliban untuk memfasilitasi deportasi imigran Afganistan.
Peneliti migrasi di Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg (FAU), Mojib Atal, memperkirakan pemerintahan baru akan mengadopsi kebijakan imigrasi yang lebih ketat. Namun, sejumlah pakar Afganistan memperingatkan bahwa keterlibatan Jerman dengan Taliban dapat memberi legitimasi kepada kelompok fundamentalis tersebut.
Aktivis hak-hak perempuan Afganistan yang kini tinggal di Jerman, Wazhma Tokhi, mengecam gagasan negosiasi dengan Taliban. Ia menilai dialog semacam itu harus disertai tuntutan tegas mengenai hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan, dan memperingatkan bahwa tanpa itu Jerman dapat dianggap ikut berkontribusi dalam penindasan.
Sikap terhadap Iran dan Israel
Di Iran, media pemerintah meliput pemilu Jerman secara luas, terutama menyoroti peningkatan suara AfD. Sejumlah analis di Iran disebut berharap pemerintahan baru Jerman akan mengambil sikap lebih keras terhadap Teheran.
Di sisi lain, keputusan Merz mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Jerman juga menjadi perhatian. Langkah ini bertentangan dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Undangan tersebut dipandang sebagai sinyal kuat terhadap rezim Iran.
Implikasi bagi Indonesia
Di Indonesia, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Evi Fitriani, menilai pemerintahan baru Jerman kemungkinan tidak membawa perubahan besar dalam hubungan bilateral. Ia menyebut Jerman telah lama menjadi mitra utama Eropa bagi Indonesia, terutama dalam perdagangan dan isu lingkungan.
Meski demikian, Evi melihat peluang untuk mempererat kerja sama ekonomi Indonesia–Jerman di tengah kemungkinan perubahan arah kebijakan luar negeri Eropa yang lebih mandiri dari AS. Ia menilai kebijakan Trump yang lebih isolasionis dapat membuka ruang bagi Asia dan Eropa membangun hubungan yang lebih erat.
