Kementerian Keuangan pada 31 Maret mengirimkan dokumen kepada kementerian, lembaga setingkat menteri, lembaga pemerintah, dan lembaga pusat lainnya; Komite Rakyat provinsi dan kota yang dikelola secara pusat; serta Departemen Keuangan provinsi dan kota yang dikelola secara pusat terkait perkembangan Inventarisasi Umum Aset Publik dalam periode pukul 00.00 pada 1 Januari hingga pukul 17.00 pada 30 Maret.
Berdasarkan pemantauan melalui Perangkat Lunak Inventaris Umum, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa hingga pukul 17.00 pada 30 Maret, pelaksanaan inventarisasi di kementerian, lembaga pusat, dan daerah masih menyisakan sejumlah aspek yang perlu diselesaikan sebelum sistem dikunci.
Dalam pendaftaran barang inventaris, seluruh unit disebut telah menuntaskan proses tersebut dengan capaian 100%.
Namun, pada penyampaian laporan inventaris aset tetap, terdapat dua instansi dengan tingkat penyampaian di bawah rata-rata nasional sebesar 94%, yaitu Universitas Nasional Hanoi (85%) dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata (86%).
Untuk peninjauan laporan aset tetap, Kementerian Keuangan mencatat ada dua instansi/organisasi yang belum meninjau laporan unit bawahannya dengan tingkat peninjauan 0%. Selain itu, terdapat tiga daerah serta 13 instansi/organisasi dengan tingkat peninjauan laporan di bawah rata-rata nasional, yakni di bawah 88%.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa entitas yang melakukan inventarisasi harus menyelesaikan proses inventarisasi dan menyerahkan laporan inventaris kepada instansi manajemen yang lebih tinggi sebelum 31 Maret 2026, sesuai ketentuan.
Untuk memastikan inventarisasi berjalan sesuai rencana dan data dapat dilengkapi sepenuhnya sebelum fungsi input dan pengiriman laporan pada perangkat lunak Inventaris Umum dikunci untuk pelaporan kepada pihak berwenang, Kementerian Keuangan meminta Universitas Nasional Hanoi dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata agar mengarahkan unit-unit afiliasinya segera menuntaskan inventaris aset serta mengirimkan laporan hasilnya kepada instansi manajemen yang lebih tinggi untuk ditinjau dan disetujui sesuai jadwal.
Kepada kementerian dan lembaga pusat, Komite Rakyat, serta Departemen Keuangan provinsi dan kota, Kementerian Keuangan meminta penguatan berkelanjutan dalam pemberian panduan peninjauan data inventaris. Peninjauan diminta memastikan kelengkapan, keakuratan, dan konsistensi logis sesuai indikator panduan serta selaras dengan pengelolaan dan penggunaan aset yang sebenarnya. Persetujuan dan penyusunan laporan dari unit bawahan juga diminta dilakukan sesuai tenggat, dan bila ditemukan kesalahan, koreksi perlu segera diminta.
Selain itu, otoritas keuangan dan lembaga manajemen khusus ditugaskan secara langsung untuk memeriksa dan mendesak unit-unit yang belum mendaftarkan barang inventaris atau belum menyerahkan laporan agar menyelesaikannya tepat waktu.
Kementerian Keuangan juga menekankan perlunya meminta pertanggungjawaban kelompok dan individu yang tidak melaksanakan atau melaksanakan tugas secara tidak memadai hingga memengaruhi kemajuan penghitungan inventaris nasional di kementerian, sektor, daerah, dan tingkat nasional.
