Peningkatan kerja sama pertahanan Amerika Serikat (AS) dan Filipina kembali menjadi sorotan setelah Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr di Manila pada 2 Februari 2023. Dalam pertemuan itu, kedua negara bersepakat menempatkan empat pangkalan militer AS di Filipina. Bagi Washington, lokasi tersebut dinilai penting untuk memantau pergerakan China di Laut China Selatan dan sekitar Taiwan.

Secara historis, penempatan fasilitas militer AS di Filipina bukan hal baru. Pada era 1980-an, Filipina pernah menjadi lokasi penempatan sekitar 15.000 tentara AS, dengan dua pangkalan militer terbesar AS di Asia saat itu, yakni Pangkalan Clark dan Teluk Subic. Namun, setelah Perang Dingin dan Perang Vietnam berakhir, dua pangkalan tersebut dihentikan pada 1991 atas permintaan Pemerintah Filipina, seiring berkurangnya urgensi AS untuk mempertahankan kehadiran militer di wilayah itu.

Urgensi yang kembali menguat

Situasi berubah ketika persepsi ancaman AS atas kebangkitan China kian menguat. Dalam konteks itu, Filipina kembali dipandang strategis. Bagi Manila, kehadiran AS dipandang dapat memperkuat rasa aman negara tersebut.

Di sisi lain, kebangkitan China juga disebut menimbulkan kekhawatiran di kawasan sekitar Filipina. Kekhawatiran ini antara lain dikaitkan dengan pembangunan 10 pangkalan China di pulau buatan sejak 2014, termasuk satu di Mischief Reef yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina. Dari sudut pandang ini, peningkatan kerja sama pertahanan Filipina–AS dinilai dapat dipahami.

Kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan

Meski demikian, dari perspektif yang lebih luas, peningkatan kerja sama pertahanan Filipina–AS dipandang berpotensi menambah tekanan terhadap stabilitas Asia Tenggara dan Asia Timur. Salah satu faktor utamanya adalah meningkatnya kekhawatiran akan konflik di Taiwan yang dipandang sebagai manifestasi persaingan AS–China.

Tensi memanas pada 2022 ketika China menggelar latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei. Dalam dinamika persaingan yang semakin keras, kerja sama pertahanan AS dengan Filipina dipandang melengkapi persiapan Washington menghadapi kemungkinan eskalasi.

Dalam metafora yang digunakan sejumlah pengamat, kesepakatan ini memperkuat rangkaian pertahanan AS di Pasifik yang membentang dari Korea Selatan dan Jepang di utara hingga Australia di selatan. Dalam rangkaian tersebut, Filipina dinilai menjadi mata rantai yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan dua titik potensi konflik: Taiwan dan Laut China Selatan.

Perang Ukraina sebagai faktor komplikasi

Kekhawatiran sebagian pengamat juga dikaitkan dengan penilaian bahwa perang Rusia–Ukraina menjadi faktor katalis yang menambah komplikasi pada lingkungan keamanan Asia yang sudah memburuk. Dalam rujukan “The Military Balance 2023”, disebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir negara-negara yang bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan secara signifikan meningkatkan kapasitas persenjataannya, sebagai persiapan menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk perang.

Sejumlah analisis bahkan menarik paralel dengan prakondisi sebelum pecahnya perang Rusia–Ukraina. Benih invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 disebut telah tertanam sejak 2008, ketika Rusia menilai “halaman belakangnya” didekati pesaing geopolitik melalui rencana perluasan NATO ke Ukraina.

Pakar geopolitik dari University of Chicago, John Mearsheimer, sebagaimana dikutip dalam tajuk rencana harian Kompas (4 Februari 2023), merujuk teorinya dalam buku The Tragedy of Great Power Politics (2001) bahwa pemilik kekuatan geopolitik ingin memastikan kawasan atau “halaman belakangnya” tidak diusik. Dalam kerangka ini, langkah Filipina dinilai tidak sepele karena berpotensi berdampak lebih luas pada ASEAN, sebagaimana krisis Ukraina mengimbas ke Eropa.

Tantangan bagi ASEAN dan Keketuaan Indonesia 2023

Di tengah dinamika tersebut, muncul pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan negara-negara ASEAN—terutama Indonesia yang menjabat Keketuaan ASEAN 2023—untuk mengantisipasi dan meredam ketegangan di kawasan.

Mengutip Prof Evi Fitriani dalam paparan pada acara Executive Briefing “Arti Strategis Keketuaan ASEAN 2023 bagi Indonesia” yang digelar ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Gedung DPR, Jakarta, 20 Januari 2023, tantangan keketuaan Indonesia terbagi menjadi dua: internal dan eksternal.

Tantangan internal

• Menegaskan relevansi ASEAN di mata dunia sebagai pemain kunci di Asia Tenggara.
• Mendorong penyelesaian problem Myanmar yang berlarut, di tengah kritik bahwa ASEAN tidak memiliki instrumen “pemaksa”.
• Menegaskan sentralitas ASEAN (ASEAN Centrality) di tengah persaingan geopolitik yang melibatkan negara-negara besar seperti AS dan China.
• Melanjutkan kesepakatan pembangunan komunitas ASEAN (ASEAN Community).
• Memperkuat kerja sama kesehatan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (MDG’s) untuk membangun health resilience system kawasan.
• Memperkuat kerja sama lingkungan hidup dan energi.
• Memperkuat soliditas negara anggota dalam menghadapi tantangan keamanan non-tradisional.

Tantangan eksternal

Tantangan eksternal yang disebut berpotensi memengaruhi Asia Tenggara meliputi konflik Laut China Selatan, persaingan AS–China, konflik di Selat Taiwan, konflik di Semenanjung Korea, perang Ukraina, perubahan iklim, krisis keuangan global, serta krisis energi dan pangan.

Dari peta tantangan tersebut, terlihat dua masalah besar: meningkatnya ketegangan di luar kawasan dan kelemahan internal ASEAN dalam hal integritas serta soliditas keanggotaan.

ASEAN, stabilitas, dan batas mekanisme yang ada

Sejak berdiri pada 1967, ASEAN kerap dinilai tidak dibangun sebagai organisasi keamanan dengan instrumen intervensi dan penegakan yang kuat. Stabilitas kawasan diupayakan melalui kerja sama non-politik, dengan tujuan menjadikan Asia Tenggara sebagai zone of peace, freedom, and neutrality, yang salah satunya bertumpu pada prinsip non-intervensi.

Di tengah kritik tersebut, ASEAN tetap bertahan dan berkembang. Keanggotaannya disebut dapat menjadi 11 negara apabila Timor Leste ditetapkan sebagai anggota pada tahun ini, dengan jejaring mitra dialog yang luas—mulai dari AS, Rusia, China, hingga Uni Eropa. Dalam 56 tahun terakhir, Asia Tenggara juga kerap dipandang sebagai kawasan yang stabil dan kondusif.

Namun, perubahan lingkungan strategis memunculkan pertanyaan baru. Mekanisme ASEAN dinilai belum mampu menghentikan krisis Rohingya dan krisis politik-keamanan di Myanmar yang terus bereskalasi sejak 2017. Pada saat yang sama, muncul kekhawatiran apakah stabilitas kawasan akan bertahan ketika China tetap mempertahankan klaim “Sembilan Garis Khayal” (Nine Dot Line) di Laut China Selatan, serta ketika kerja sama pertahanan Filipina–AS meningkat dalam situasi persaingan kekuatan besar.

Di selatan Indonesia, dinamika keamanan juga dikaitkan dengan keberadaan Pakta ANZUS (Australia, New Zealand, United States Security Treaty) serta aliansi trilateral AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). Dalam pembacaan tertentu, rangkaian perkembangan ini memunculkan bayangan formasi konflik yang dapat menekan kawasan jika tidak diantisipasi dengan penguatan komitmen persatuan dan soliditas.

Pertanyaan akhirnya kembali pada kapasitas ASEAN untuk beradaptasi. ASEAN pernah melewati periode Perang Dingin dengan mekanisme yang ada. Namun, dengan bentuk ancaman yang dinilai berubah, tantangan bagi kawasan adalah memastikan stabilitas tidak bergeser menjadi arena benturan kepentingan yang lebih besar.