Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali memanas pada 2025, menandai kelanjutan persaingan ekonomi yang sudah berlangsung sejak 2018. Konflik ini merujuk pada aksi saling balas kebijakan perdagangan—terutama kenaikan tarif impor dan hambatan dagang lain—yang umumnya ditujukan untuk melindungi industri domestik atau menekan negara lawan secara ekonomi.

Ketegangan terbaru muncul setelah Presiden AS Donald Trump, pada awal April 2025, mengumumkan rencana tarif baru yang kemudian dibalas oleh China. Perkembangan ini memperpanjang rangkaian friksi yang selama beberapa tahun terakhir juga dipengaruhi isu di luar perdagangan, mulai dari keamanan nasional hingga persaingan teknologi.

Latar belakang ketegangan dagang

Hubungan dagang AS dan China meningkat pesat sejak China bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada 2001. Perdagangan ini membawa manfaat, seperti harga barang yang lebih terjangkau bagi konsumen AS dan peluang bagi perusahaan AS masuk ke pasar China. Namun, konsekuensi negatif juga mengemuka, termasuk berkurangnya lapangan kerja manufaktur di AS yang dikaitkan dengan persaingan produk impor murah, otomatisasi, serta relokasi pabrik ke luar negeri.

Ketegangan mulai menajam pada 2018 ketika pemerintahan Trump secara resmi menyebut China sebagai manipulator mata uang. Setelah itu, Trump mengumumkan tarif tambahan 10% untuk barang-barang asal China senilai 300 miliar dolar AS yang direncanakan berlaku pada 1 September 2019.

Selain faktor ekonomi, hubungan kedua negara ikut dipanaskan oleh isu keamanan nasional, penggunaan data oleh perusahaan teknologi China, penyebaran disinformasi, hingga pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uyghur di Xinjiang. Ketegangan yang berkepanjangan dinilai berpotensi memicu perlambatan ekonomi global atau bahkan resesi.

Dalam kajian ilmiah US-China Trade War: Causes and Outcomes (Kapustina dkk., 2020), disebutkan empat alasan utama dari sisi AS yang memicu konflik dagang besar ini: mengurangi defisit perdagangan bilateral dan meningkatkan lapangan kerja, membatasi akses teknologi AS bagi perusahaan China, menghambat pertumbuhan kekuatan militer China, serta mengurangi defisit anggaran federal AS.

Sejarah perang dagang 2018–2025

2018–2020: Periode pertama Donald Trump

Babak saling balas tarif dimulai pada 2018 ketika Trump menerapkan tarif besar terhadap barang-barang China. Tujuan kebijakan ini antara lain menekan defisit perdagangan AS dan mendorong perubahan praktik ekonomi Beijing, termasuk isu pencurian kekayaan intelektual dan subsidi industri. China merespons dengan tarif terhadap produk AS dan pembatasan ekspor bahan-bahan penting.

Eskalasi berlanjut sepanjang 2019. Pada 2020, Trump menandatangani kesepakatan dagang “Phase One” yang dimaksudkan meredakan tensi. Dalam kesepakatan itu, China berjanji membeli tambahan produk dan jasa dari AS senilai 200 miliar dolar AS dalam dua tahun. Namun, komitmen tersebut tidak terpenuhi, yang disebut terkait dampak pandemi COVID-19. Karena itu, kesepakatan ini dipandang lebih sebagai jeda sementara ketimbang penyelesaian jangka panjang.

2021–2024: Pemerintahan Joe Biden

Di bawah Presiden Joe Biden, AS tidak mencabut tarif era Trump. Pemerintahannya mempertahankan sekitar 360 miliar dolar AS tarif terhadap barang-barang China, sekaligus menaikkan bea masuk pada sektor-sektor tertentu seperti kendaraan listrik, baja, aluminium, dan semikonduktor.

Biden juga memperketat kontrol ekspor untuk teknologi canggih, termasuk chip komputer dan kecerdasan buatan (AI), dengan tujuan membatasi kemajuan teknologi militer China. Selain itu, ia menandatangani undang-undang yang mewajibkan TikTok dijual ke perusahaan non-China, serta memperkuat kebijakan industri domestik melalui CHIPS Act dan Inflation Reduction Act. Pendekatan ini dinilai lebih sistematis, namun tetap mencerminkan sikap keras terhadap China.

2025: Periode kedua Donald Trump

Memasuki periode kedua, Trump mengumumkan rencana tarif hingga 145% terhadap semua barang impor dari China. China membalas dengan tarif hingga 125% pada barang-barang asal AS.

Setelah tarif balasan diumumkan, Trump menyatakan AS tidak akan menghubungi China lebih dulu dan Presiden Xi Jinping harus memulai komunikasi. Pemerintahan Trump juga menolak keterlibatan Menteri Luar Negeri China Wang Yi sebagai perantara karena dianggap tidak cukup dekat dengan lingkaran dalam Xi. AS mengusulkan nama lain, tetapi China menolak dan tidak mengatur komunikasi langsung antar pemimpin.

China menyatakan tidak ingin terlihat lemah dan menolak tunduk pada tekanan maksimal AS. Dalam pernyataannya, China menegaskan bahwa “memberi sedikit pada pembuli hanya akan membuatnya menuntut lebih banyak.”

Di sisi lain, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump tetap optimistis kesepakatan dagang dapat tercapai jika China menunjukkan niat baik. Jika tidak, AS akan tetap mengambil langkah yang dinilai perlu demi kepentingan rakyatnya dan mendukung praktik perdagangan yang adil.

Dampak perang dagang

Konflik tarif AS–China berdampak luas terhadap rantai pasok global, inflasi, serta hubungan dagang internasional. Disebutkan pula bahwa salah satu efek terhadap Indonesia adalah pelemahan nilai tukar rupiah.

Secara umum, dampaknya mencakup tiga hal utama. Pertama, gejolak pasar dan stabilitas ekonomi global karena ketidakpastian yang meningkatkan risiko perlambatan ekonomi dunia dan ancaman resesi. Kedua, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi AS, antara lain akibat gangguan rantai pasok, kenaikan biaya produksi, serta beban tarif yang dirasakan perusahaan dan konsumen. Sektor pertanian juga terdampak karena penghentian pembelian oleh China, sementara kenaikan harga barang impor menekan bisnis kecil.

Ketiga, perang tarif mendorong pergeseran rantai pasok global. Alih-alih memulangkan manufaktur ke AS, sejumlah perusahaan memindahkan produksi ke negara lain seperti Vietnam dan Meksiko. Dampaknya, produk asal China tetap dapat masuk ke pasar AS melalui jalur tidak langsung, menunjukkan strategi pemisahan ekonomi (decoupling) tidak sepenuhnya berhasil.

Kesimpulan

Perang dagang AS–China berakar pada kebijakan tarif yang dimulai pada 2018 di era pertama Trump dan berlanjut, meski dengan pendekatan berbeda, pada masa Biden. Pada 2025, ketegangan kembali mencapai puncak setelah Trump mengumumkan tarif hingga 145% yang dibalas China dengan tarif hingga 125% serta penolakan terhadap jalur komunikasi yang diusulkan AS.

Alih-alih meredakan persoalan, konflik berkepanjangan ini memperluas dampak ke ekonomi global melalui gangguan rantai pasok, ketidakpastian pasar, dan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus memunculkan efek lanjutan bagi negara lain. Ketergantungan ekonomi yang tinggi antara AS dan China justru membuat keduanya tetap saling terikat dalam persaingan yang semakin kompleks.