Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperketat pengawasan penggunaan dana hasil penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah kewajiban menempatkan dana hasil IPO dalam satu rekening khusus.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo mengatakan ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 40 Tahun 2025. Melalui aturan itu, dana yang diperoleh emiten dari proses IPO wajib ditempatkan dalam rekening khusus agar dapat dimonitor secara lebih transparan.

“Jadi apabila ada IPO itu dana hasil IPO itu harus ditaruh dalam satu rekening khusus. Sehingga kita bisa monitor lah penggunaannya, itu salah satunya,” kata Eddy dalam acara Road to Indonesia Investor Relantions Forum 2026 di Ruang Seminar BEI, Selasa (10/3).

Dalam POJK No. 40 Tahun 2025, ketentuan mengenai rekening penampungan dana hasil penawaran umum antara lain tercantum pada Pasal 21. Pada ayat (1) disebutkan bahwa rekening penampungan dana hasil Penawaran Umum wajib dipisahkan dari rekening operasional emiten.

Selanjutnya, ayat (2) mengatur kewajiban emiten untuk melampirkan mutasi rekening khusus tersebut bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana (LRPD) kepada OJK. Adapun untuk emiten yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau emiten yang menerbitkan sukuk, ayat (3) menyebut rekening penampungan dana wajib berupa rekening khusus pada bank umum syariah atau rekening syariah pada bank umum.

Eddy juga menyampaikan bahwa OJK ke depan akan mengeluarkan sejumlah ketentuan lain yang bersifat penguatan, termasuk terhadap perusahaan efek dan manajer investasi. Menurutnya, kebijakan tersebut sejatinya telah masuk dalam program regulator, namun dinamika pasar modal saat ini mendorong OJK untuk mempercepat implementasinya.