Ketegangan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China sejak 2018 terus memengaruhi arah perdagangan global. Perang tarif yang berlangsung berkepanjangan tidak hanya menciptakan ketidakpastian ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan rantai pasok dan peta investasi internasional. Dalam situasi ini, Indonesia berada pada posisi yang berpotensi diuntungkan, asalkan mampu merespons secara cepat dan terukur.
Konflik tarif bermula ketika Presiden AS Donald J. Trump menerapkan kebijakan tarif progresif terhadap barang-barang China. Kebijakan tersebut dikaitkan dengan isu ketidakseimbangan perdagangan dan tuduhan pencurian kekayaan intelektual. Tarif kemudian diberlakukan terhadap ratusan miliar dolar AS barang impor dari China, dan China membalas dengan mengenakan tarif pada sejumlah produk AS.
Pada April 2025, AS juga menaikkan tarif hingga 47 persen terhadap beberapa produk dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai bagian dari perluasan perang tarif global. Dinamika ini memperlihatkan bahwa dampak perang dagang tidak terbatas pada dua negara, melainkan menjalar ke berbagai mitra dagang di seluruh dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai perubahan ini sebagai pergeseran besar dalam perdagangan internasional. Dalam Forum Ekonomi Regional pada 25 April 2025, ia menyatakan bahwa dunia sedang menyaksikan penataan ulang perdagangan global dan negara seperti Indonesia perlu melihatnya sebagai peluang.
Salah satu efek utama perang dagang adalah dorongan bagi perusahaan multinasional untuk mendiversifikasi rantai pasok guna mengurangi ketergantungan pada China. Asia Tenggara menjadi kawasan yang dilirik sebagai basis manufaktur alternatif. Indonesia dinilai memiliki modal berupa populasi besar, pasar domestik yang kuat, serta stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga.
Meski demikian, Indonesia dinilai belum menangkap peluang relokasi industri secara optimal dibandingkan Vietnam, Malaysia, atau Thailand. Sejumlah kendala masih disebut menjadi penghambat, mulai dari birokrasi, ketidakpastian regulasi, hingga infrastruktur logistik yang belum memadai. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers terkait strategi penghiliran pasca-COVID-19 pada 22 September 2022, menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang benar-benar menarik bagi investor asing dan menyatakan reformasi struktural tidak bisa ditunda.
Di sisi perdagangan, perang tarif AS–China membuka peluang bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan pasar melalui ekspor substitusi. Produk seperti tekstil, furnitur, alas kaki, serta hasil pertanian tropis—antara lain nanas, kopi, dan kelapa—dinilai memiliki potensi masuk ke pasar AS menggantikan produk sejenis dari China.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor Indonesia ke AS meningkat sekitar 7,2 persen pada 2023, terutama didorong sektor manufaktur ringan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menyebut produk Indonesia berbasis sumber daya lokal berpeluang menjadi pemenang baru dalam konfigurasi perdagangan global, sebagaimana disampaikannya dalam keterangan di sela kunjungan ke Washington DC pada tahun lalu.
Peluang lain disebut datang dari produk penghiliran berbasis mineral dan sawit. Prospek ini sejalan dengan tren global menuju energi terbarukan serta meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk industri kendaraan listrik. Dalam konteks tersebut, Indonesia didorong untuk tidak berhenti pada ekspor bahan mentah, melainkan memperkuat produksi bernilai tambah.
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memanfaatkan momentum perubahan rantai pasok global, termasuk penyederhanaan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), serta pembangunan kawasan industri di Batang, Subang, dan Kalimantan Utara. Namun, upaya menarik investasi dinilai perlu ditopang promosi yang lebih kuat dan diplomasi ekonomi yang lebih lincah.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dalam diskusi ekonomi nasional di Jakarta pada awal tahun ini, menekankan bahwa investasi akan datang ke negara yang menyediakan kepastian. Ia menyebut Indonesia perlu memberikan jaminan hukum dan pelayanan yang cepat.
Selain manufaktur, peluang juga disebut terbuka pada sektor digital dan semikonduktor. Ketika rantai pasok chip global ikut direstrukturisasi akibat ketegangan geopolitik, Indonesia dipandang dapat mengambil peran sebagai pemasok logam tanah jarang sekaligus membangun ekosistem manufaktur penunjang melalui kemitraan dengan negara teknologi maju seperti Korea Selatan dan Jepang.
Di tengah perubahan arsitektur perdagangan dunia, Indonesia juga didorong memperkuat strategi jangka panjang melalui insentif industri substitusi impor, kemudahan ekspor bagi UKM, serta penguatan riset dan pelatihan vokasi. Langkah-langkah ini dinilai penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi mampu meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi bernilai tambah.
Pada level diplomasi, Indonesia disebut perlu lebih adaptif memanfaatkan kerja sama dan aliansi perdagangan yang berkembang, seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), serta peluang perluasan pasar melalui opsi keanggotaan BRICS. Perang dagang AS–China, pada akhirnya, dipandang bukan semata konflik dua negara, melainkan sinyal perubahan besar dalam sistem perdagangan global yang menuntut respons kebijakan yang terintegrasi dan berpihak pada sektor produktif.
Dengan fondasi industri yang lebih kuat, kepastian regulasi, dan ekosistem usaha yang kondusif, Indonesia berpeluang memanfaatkan turbulensi global untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi berkualitas. Namun, peluang tersebut dinilai hanya dapat diraih jika perbaikan struktural berjalan konsisten dan respons kebijakan dilakukan secara gesit.
