Pemerintah mengumumkan stimulus ekonomi berupa penambahan jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) serta pembukaan program magang kerja nasional bagi lulusan baru. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Dalam program bantuan sosial, jumlah penerima BLT disebut bertambah hingga dua kali lipat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui Kementerian Sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
Sementara itu, pemerintah juga membuka program magang kerja nasional pada 20 Oktober 2025. Program ini telah diikuti sekitar 20 ribu orang yang sudah mulai bekerja dan jumlahnya disebut akan terus bertambah. Setiap peserta magang mendapatkan uang saku serta jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian dari pemerintah. Untuk pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan 1.666 perusahaan. Stimulus ini merupakan paket keempat yang diluncurkan Presiden Prabowo sejak menjabat pada Oktober 2024.
Pemerintah menyatakan langkah tersebut ditujukan untuk mendorong daya beli masyarakat dan membantu menggerakkan perekonomian. Namun sejumlah ekonom menilai program stimulus semacam itu memiliki keterbatasan.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samiri menilai paket stimulus tersebut berpotensi membebani APBN dan tidak berkelanjutan. Penilaian serupa disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, yang menyebut efek stimulus cenderung temporer sehingga kondisi ekonomi dikhawatirkan kembali seperti semula setelah program berakhir.
Selain soal keberlanjutan, kritik juga mengarah pada program magang yang dinilai belum menyentuh akar persoalan pengangguran. Dalam pandangan tersebut, tingginya angka pengangguran dikaitkan dengan masalah struktural, seperti ketimpangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah lulusan pendidikan, dampak otomasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, serta kebijakan yang membuka ruang masuknya tenaga kerja asing sehingga persaingan semakin ketat.
Di luar perdebatan efektivitas stimulus, muncul pula pandangan yang menilai stabilitas ekonomi memerlukan perubahan yang lebih menyeluruh. Dalam narasi tersebut, sistem ekonomi kapitalisme dinilai menjadi sumber kesenjangan karena negara mengandalkan pemasukan dari pajak dan utang, sementara pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada swasta dan asing. Akibatnya, pemerintah dipandang lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator ketimbang pengurus langsung kebutuhan rakyat.
Sejumlah pihak kemudian menawarkan pendekatan berbasis ekonomi Islam. Dalam pandangan ini, negara diposisikan sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan masyarakat, dengan landasan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Rujukan yang dikemukakan antara lain hadis yang menyatakan pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya.
Konsep ekonomi Islam yang disampaikan menekankan pengaturan kepemilikan harta, termasuk pembagian kepemilikan umum atas sumber daya alam, kepemilikan negara, dan kepemilikan individu. Negara disebut perlu mengelola sumber daya alam secara mandiri dan terpusat agar hasilnya dapat mendorong pembangunan industri, membuka lapangan kerja, serta menjaga perputaran ekonomi agar tidak terkonsentrasi pada segelintir kelompok. Salah satu rujukan yang dikutip adalah QS Al-Hasyr ayat 7, yang menekankan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya.
Dalam skema tersebut, hasil pengelolaan sumber daya alam juga diarahkan untuk membiayai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Mekanisme distribusi lain yang disebut adalah zakat serta pengambilalihan tanah yang ditelantarkan selama tiga tahun untuk kemudian diberikan kepada pihak yang mampu mengelolanya secara produktif.
Dengan berbagai pandangan yang berkembang, kebijakan stimulus pemerintah saat ini menjadi bagian dari diskusi lebih luas mengenai strategi menjaga stabilitas ekonomi, mulai dari langkah jangka pendek melalui bantuan sosial dan magang, hingga perdebatan tentang kebutuhan perubahan struktural dalam sistem ekonomi.
