SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur, Selasa (31/3/2026). Penyerahan ini disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas keuangan sekaligus kesiapan menghadapi pemeriksaan.

LKPD diserahkan langsung oleh Bupati Paser dr. Fahmi Fadli di Auditorium Nusantara Kantor BPK. Pada kesempatan itu, Bupati juga menandatangani Berita Acara Penyampaian LKPD, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum yang juga Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Paser Nur Asni, serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser Dharni Hariati.

Melalui Kepala BKAD Paser, Nur Asni, Pemkab Paser menegaskan kesiapan menghadapi pemeriksaan menjadi prioritas. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bekerja terkoordinasi dan responsif dalam menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan tim auditor.

“Fokus kami adalah memastikan seluruh data tersaji secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Ini menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pemeriksaan terinci oleh BPK,” ujar Nur Asni.

Nur Asni menyampaikan, penyampaian LKPD tahun ini dilakukan serentak bersama 11 pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan kedisiplinan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan sesuai jadwal yang ditetapkan.

BPK dijadwalkan memulai pemeriksaan terinci pada awal April 2026, sekitar 5 atau 6 April, dengan estimasi durasi pemeriksaan kurang lebih 35 hari. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sekaligus penentuan opini atas laporan keuangan daerah.

Pemkab Paser menargetkan hasil optimal dengan meminimalkan temuan dan meningkatkan kualitas pelaporan. “Harapannya, opini WTP dapat kembali diraih dengan catatan perbaikan berkelanjutan dari tahun sebelumnya,” kata Nur Asni.