Gereja Katolik merupakan salah satu kekuatan keagamaan terbesar di dunia. Data terbaru dari Vatikan mencatat lebih dari 1,4 miliar orang beragama Katolik, atau sekitar 17% dari populasi global. Besarnya jumlah umat ini turut menjelaskan mengapa Paus Fransiskus kerap menarik kerumunan besar dalam kunjungan-kunjungannya ke berbagai negara.
Dalam tur Asia pada 2024, Paus Fransiskus memimpin sejumlah misa yang dihadiri massa dalam jumlah besar. Di Timor-Leste, hampir setengah populasi negara itu menghadiri misa terbuka yang dipimpinnya. Di Jakarta, puluhan ribu umat Katolik mengikuti Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Banyak umat datang khusus ke ibu kota untuk mengikuti misa, meski sebagian di antaranya tidak berhasil memperoleh tiket untuk masuk ke dalam stadion.
Fenomena serupa juga terlihat setahun sebelumnya saat Paus memimpin misa di bandara Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, yang dihadiri lebih dari satu juta orang meski di bawah terik matahari. Namun, kemampuan Paus menarik massa hanyalah salah satu indikator pengaruhnya. Peran Paus juga melekat pada posisi politik dan diplomatik Vatikan di panggung internasional.
Paus tidak hanya memimpin umat Katolik, tetapi juga negara kota Vatikan beserta badan pemerintahannya, Takhta Suci. Dalam hukum internasional, Takhta Suci dipandang sebagai entitas berdaulat. Vatikan memiliki hubungan diplomatik penuh dengan 184 negara serta Uni Eropa, menjadikannya aktor resmi dalam urusan internasional. Posisi Paus sebagai kepala negara dan pemerintahan, sekaligus pemimpin lebih dari satu miliar umat, menempatkannya sebagai salah satu pemimpin spiritual paling berpengaruh di dunia.
Takhta Suci juga berstatus sebagai Pengamat Permanen di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meski tidak memiliki hak suara penuh, status ini memungkinkan Vatikan menghadiri pertemuan dan memanfaatkan pengaruhnya dalam membentuk arah diskusi. Menjelang kesepakatan Perjanjian Iklim Paris pada 2015, Paus Fransiskus mengkritik apa yang ia sebut sebagai “ketidakpedulian yang sombong” dari pihak-pihak yang mendahulukan kepentingan bisnis dibanding upaya menyelamatkan bumi. Intervensi tersebut dipandang membantu negara-negara Global South.
Di sisi lain, pengaruh Vatikan dalam forum internasional juga memicu kontroversi. Pada 2024, Takhta Suci memblokir diskusi tentang hak-hak perempuan dalam KTT Iklim PBB, menyusul perselisihan terkait isu gay dan transgender. Kesepakatan yang dibahas saat itu berkaitan dengan bantuan keuangan bagi perempuan yang berada di garis depan menghadapi perubahan iklim. Vatikan, Arab Saudi, Rusia, Iran, dan Mesir menyatakan kekhawatiran bahwa kesepakatan dapat mencakup perempuan transgender dan menghendaki agar rujukan terhadap kelompok tersebut dihapus dari teks. Langkah ini menuai kritik, namun sekaligus menunjukkan kemampuan Gereja memengaruhi kesepakatan yang berdampak luas.
Pengaruh diplomatik Paus juga terlihat dalam normalisasi hubungan Amerika Serikat dan Kuba pada 2014. Presiden Barack Obama dan Raúl Castro secara terbuka menyampaikan terima kasih kepada Paus Fransiskus atas perannya dalam memediasi pemulihan hubungan. Fransiskus menulis surat kepada keduanya dan mengadakan pertemuan rahasia di Vatikan untuk memfasilitasi terobosan tersebut, meski kemudian AS membatalkan perjanjian itu pada masa Presiden Donald Trump.
Selain diplomasi, Gereja Katolik disebut memiliki kontribusi penting terhadap perkembangan demokrasi. Prof Daved Hollenbach dari Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs di Amerika Serikat menilai salah satu pencapaian terbesar Gereja Katolik selama 25 tahun terakhir adalah pengaruhnya terhadap demokrasi. Ia menyinggung Konsili Vatikan II pada 1960-an sebagai titik balik ketika Gereja secara kritis menilai ajaran dan arah institusinya, lalu berkomitmen membela hak asasi manusia dan kebebasan beragama—yang ia sebut sebagai “terobosan besar”.
Hollenbach mengutip temuan ilmuwan politik Samuel Huntington yang menyatakan bahwa, dari negara-negara yang bertransisi dari otoritarianisme ke demokrasi sejak masa kepausan Yohanes Paulus II hingga awal kepausan Fransiskus, tiga perempatnya merupakan negara dengan pengaruh Katolik yang kuat. Ia mencontohkan peralihan dari kediktatoran di Spanyol dan Portugal, yang kemudian menyebar ke Amerika Latin, serta ke negara-negara seperti Filipina dan Korea Selatan yang memiliki kehadiran Katolik kuat. Hollenbach juga menyebut karya Paus Yohanes Paulus II berperan membantu demokrasi di Polandia, yang pada akhirnya mengarah pada runtuhnya Uni Soviet dan penyebaran demokrasi di banyak bagian bekas wilayah kekuasaan Soviet.
Namun, pengaruh Vatikan tidak selalu efektif dalam menghadapi para pemimpin dunia. Disebutkan, ketika Wakil Presiden AS JD Vance—seorang Katolik—menggunakan teologi untuk membenarkan tindakan keras pemerintah terhadap imigrasi, Paus menulis surat keras dengan menyatakan bahwa Yesus sendiri adalah seorang pengungsi. Pejabat imigrasi veteran AS Tom Homan, yang juga Katolik, merespons dengan mengatakan bahwa Paus seharusnya memperbaiki Gereja Katolik. Pada 2020, mantan presiden Brasil Jair Bolsonaro juga mengecam Paus Fransiskus setelah Paus menyerukan perlindungan terhadap hutan Amazon dan masyarakat adatnya. Bolsonaro saat itu mengatakan, “Paus mungkin orang Argentina, tetapi Tuhan adalah orang Brasil.”
Di Eropa, pengaruh sosial Gereja Katolik disebut mulai luntur, antara lain karena sikap konservatif terhadap isu-isu seperti hak LGBT+, kontrasepsi, dan aborsi yang dinilai tidak lagi sejalan dengan perkembangan abad ke-21. Sorotan juga mengarah pada penolakan Paus Fransiskus untuk mengizinkan perempuan menduduki posisi kepemimpinan tertentu, seperti menjadi imam atau diakon.
Di Amerika Latin, Gereja Katolik masih menjadi pengaruh utama, namun daya tersebut disebut melemah. Gereja pernah membentuk dan mendorong undang-undang aborsi yang ketat di kawasan itu. Akan tetapi, dalam 20 tahun terakhir, Uruguay, Meksiko, Argentina, dan Kolombia membuat aborsi lebih mudah diakses, bertentangan dengan ajaran Katolik. Pada saat yang sama, Kekristenan Evangelis juga berkembang dalam jumlah dan kekuatan politik. Di Brasil—negara dengan jumlah penganut Katolik terbesar di dunia—sejumlah analis memperkirakan dalam lima tahun ke depan Katolik tidak lagi menjadi mayoritas.
Di tingkat global, pengungkapan pelecehan seksual yang terus berlanjut oleh para klerus, serta peran Gereja dalam menyembunyikannya, turut mengikis posisinya. Meski demikian, siapa pun yang memimpin Gereja Katolik tetap memiliki pengaruh yang jarang dimiliki pemimpin lain, karena berada di puncak cabang Kristen terbesar sekaligus memegang posisi sebagai kepala negara. Dari tindakan simbolik seperti mencium kaki pihak-pihak yang bertikai di Sudan Selatan hingga menghibur para migran di kamp pengungsi di Yunani, peran Paus dan posisi Gereja Katolik diperkirakan akan terus membentuk percakapan global.
