Pemberlakuan tarif dagang tinggi oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Tiongkok, Meksiko, dan Kanada yang mulai berlaku pada 4 Maret 2025 menandai babak baru perang dagang. Kebijakan tersebut memicu respons balasan dari sejumlah negara dan turut memberi tekanan pada pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam kebijakan terbarunya, AS menaikkan tarif atas barang-barang asal Tiongkok dari 10 persen menjadi 20 persen. Selain itu, AS memberlakukan tarif 25 persen untuk seluruh impor dari Meksiko dan Kanada, sementara produk energi dari Kanada dikenakan tarif 10 persen.

AS juga diketahui berencana menerapkan tarif 25 persen terhadap impor dari Uni Eropa. Namun, tanggal efektif pemberlakuannya belum dikonfirmasi.

Langkah AS langsung direspons oleh mitra dagangnya. Kanada menerapkan tarif balasan 25 persen terhadap barang impor dari AS senilai USD30 miliar. Kebijakan itu disebut sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk mengenakan tarif pada total barang senilai USD155 miliar.

Tiongkok juga akan memberlakukan tambahan tarif 15 persen terhadap produk pertanian AS, serta bea tambahan 10 persen pada produk pertanian dan susu lainnya. Kebijakan balasan dari Tiongkok ini dijadwalkan mulai berlaku pada 10 Maret 2025.

Sementara itu, Meksiko akan mengumumkan rincian tarif balasan terhadap barang-barang AS—termasuk besaran tarif dan produk yang menjadi sasaran—pada 9 Maret 2025.

Dampak perang dagang turut terasa di Indonesia, terutama melalui kanal pasar keuangan. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, menilai tekanan akan meningkat seiring pergeseran investor ke aset aman (safe haven) seperti dolar AS.

“Seiring investor beralih ke aset safe haven seperti USD (dolar AS), volatilitas meningkat tajam. Rupiah melemah 1,5 persen (ytd), sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 7,7 persen (ytd), dengan arus keluar investor asing mencapai Rp21,4 triliun,” ujar Andry dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Maret 2025.

Meski demikian, Indonesia disebut memiliki peluang untuk memperoleh manfaat dari pergeseran arus perdagangan global. Pada 2024, ekspor Indonesia ke AS didominasi produk elektronik, pakaian, dan alas kaki, dengan total nilai USD42,5 miliar. Menurut Andry, kondisi ini membuka peluang untuk meningkatkan ekspor pada kelompok produk tersebut.

Di sisi lain, ia menilai dukungan kebijakan pemerintah tetap diperlukan untuk meredam dampak tarif AS. Salah satu langkah yang disorot adalah diversifikasi pasar dengan memperluas perdagangan ke negara lain.

Pemerintah juga dinilai dapat menyiapkan insentif pajak dan subsidi, serta menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter yang adaptif. Selain itu, peningkatan hilirisasi industri disebut penting untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Dalam jalur diplomasi, Andry menyebut pemerintah dapat menegosiasikan pengecualian tarif untuk produk ekspor utama Indonesia dan memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) agar Indonesia tetap memperoleh akses preferensial ke pasar AS.

Ia menekankan, pendekatan terintegrasi—yang mencakup kebijakan perdagangan, stabilitas ekonomi, dan diplomasi strategis—dapat membantu Indonesia memanfaatkan peluang sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah eskalasi perang dagang.