Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok memasuki fase baru yang dinilai semakin kompleks. Konflik yang bermula dari kebijakan tarif pada 2018, ketika Presiden Donald Trump menaikkan tarif impor terhadap produk Tiongkok, berkembang melampaui isu perdagangan semata dan merambah persaingan pengaruh global di bidang politik, teknologi, serta kekuatan ekonomi. Ketegangan tersebut berlanjut pada era pemerintahan Joe Biden dan hingga 2025 belum menunjukkan tanda mereda.
Pada 2025, perseteruan dua ekonomi terbesar dunia itu disebut kian menyeluruh karena turut menyentuh rantai pasok, sistem keuangan, dan pengaruh politik global. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, dinamika ini bukan sekadar isu eksternal. Dengan posisi strategis dan keterkaitan kuat pada perdagangan internasional, Indonesia berhadapan dengan dampak yang bisa menjadi tantangan sekaligus peluang.
Dalam konflik ini, persaingan tidak lagi dipahami sebagai perdebatan neraca perdagangan atau surplus ekspor. AS menuding Tiongkok menjalankan praktik perdagangan tidak adil, mulai dari subsidi besar-besaran, pelanggaran hak kekayaan intelektual, hingga manipulasi nilai tukar. Di sisi lain, Tiongkok memandang kebijakan AS sebagai respons terhadap pesatnya kemajuan ekonomi mereka. Inisiatif seperti “Made in China 2025” dan proyek Belt and Road (BRI) mempertegas ambisi Tiongkok memperluas peran sebagai kekuatan ekonomi sekaligus pemimpin global.
Dampak perang dagang itu dirasakan luas, antara lain melemahnya perdagangan internasional, terganggunya rantai pasok, dan meningkatnya ketidakpastian investasi. Dalam situasi tersebut, Indonesia dituntut mampu membaca arah perubahan dan merespons secara adaptif agar tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan dua kekuatan besar.
Sejumlah dampak langsung terhadap Indonesia muncul melalui jalur perdagangan dan investasi. Ketergantungan pada ekspor komoditas dan produk manufaktur membuat Indonesia rentan terhadap perlambatan ekonomi global. Penurunan permintaan dari Tiongkok, yang terdampak tekanan ekonomi akibat kebijakan AS, turut memengaruhi ekspor komoditas Indonesia seperti batu bara, karet, dan minyak sawit mentah (CPO).
Dari sisi keuangan, ketidakpastian global mendorong sebagian investor menarik modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan memicu inflasi melalui kenaikan harga barang impor, terutama pada sektor teknologi dan elektronik.
Namun, di balik tekanan tersebut, terbuka peluang strategis. Sejumlah perusahaan internasional mulai mengalihkan sebagian basis produksi dari Tiongkok untuk mengurangi risiko geopolitik dan menghindari tarif tinggi AS. Strategi ini dikenal sebagai “China+1”, yakni mencari lokasi produksi alternatif di luar Tiongkok, dan Indonesia berpeluang menjadi salah satu tujuan.
Ketertarikan sejumlah perusahaan teknologi dan otomotif global disebut mengarah ke kawasan industri di Indonesia, termasuk Batang, Karawang, dan Bekasi. Jika terealisasi, peluang ini dapat mendorong peningkatan kapasitas industri, penciptaan lapangan kerja, serta kenaikan ekspor produk manufaktur bernilai tambah.
Meski demikian, realisasi peluang tersebut bergantung pada kesiapan Indonesia memperbaiki iklim investasi. Pembenahan yang disorot meliputi penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung logistik dan rantai pasok. Tanpa perbaikan, peluang relokasi industri berisiko beralih ke negara lain yang dinilai lebih siap.
Di tengah rivalitas global, Indonesia juga menghadapi kebutuhan menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua pihak. AS dipandang penting dalam sektor teknologi dan pendidikan, sementara Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar. Karena itu, pendekatan diplomatik yang cermat dan fleksibel diperlukan agar Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan ekonomi tanpa terseret kepentingan salah satu kubu.
Sejumlah langkah yang ditekankan mencakup diversifikasi pasar ekspor, penguatan industri domestik, serta pengembangan teknologi lokal. Perang dagang ini juga dipandang sebagai pengingat agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada sistem global yang rapuh, termasuk ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan komponen impor.
Dalam konteks itu, hilirisasi industri, peningkatan riset, dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi. Krisis global, sebagaimana dicatat dalam dinamika perang dagang AS–Tiongkok, dapat membuka ruang transformasi. Bagi Indonesia, tantangannya adalah memanfaatkan peluang tersebut untuk memperkuat posisi di peta ekonomi global, tidak hanya sebagai mitra dagang, tetapi juga sebagai basis industri dan teknologi di Asia Tenggara.
