Pengenaan tarif resiprokal atau timbal balik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump memunculkan kekhawatiran baru bagi perekonomian Indonesia. Sejumlah ekonom menilai kebijakan ini berisiko menekan ekspor, memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga memperburuk kemiskinan. Namun, di saat yang sama, terdapat peluang bagi Indonesia untuk merebut pangsa pasar yang ditinggalkan negara pesaing yang dikenai tarif lebih tinggi.

Trump beberapa hari lalu mengumumkan tarif dasar dan bea masuk atas barang dari lebih 180 negara, termasuk Indonesia. Produk Indonesia yang masuk ke AS dikenakan tarif 32%. Tarif itu disebut sebagai timbal balik atas tarif Indonesia terhadap barang dari AS yang diklaim mencapai 64%.

Besaran tarif untuk Indonesia berada sedikit di bawah China (34%), dan lebih kecil dibanding sejumlah negara lain seperti Thailand (36%), Sri Lanka (44%), Vietnam (46%), hingga Kamboja (49%).

Pemerintah Indonesia menyatakan memahami dampak kebijakan tersebut terhadap daya saing ekspor nasional. Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Kamis (03/04), pemerintah menyebut sejak awal tahun telah menyiapkan strategi menghadapi penerapan tarif resiprokal AS serta melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.

Ancaman perlambatan ekonomi dan tekanan pada sektor ekspor

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai kenaikan tarif resiprokal berpotensi memicu resesi ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025.

Menurut Bhima, risiko tersebut datang dari kombinasi potensi penurunan ekspor, harga komoditas yang makin rendah, penerimaan pajak yang melemah, keterbatasan fiskal untuk memberi stimulus tambahan, serta melemahnya konsumsi rumah tangga. Ia menyebutnya sebagai “perfect storm”.

Bhima juga menyoroti keterkaitan kinerja ekonomi Indonesia dengan AS. Ia menyatakan, setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi AS berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,08%.

Ia memperkirakan sektor yang bergantung pada ekspor ke AS akan berada dalam tekanan berat, termasuk otomotif serta mesin dan perlengkapan elektrik. Data Kementerian Perdagangan menunjukkan ekspor mesin dan perlengkapan elektrik Indonesia ke AS pada 2024 mencapai US$4,1 miliar.

Sektor padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil juga disebut berisiko semakin terpuruk. Ekspor produk pakaian dan aksesoris (rajutan) ke AS tercatat US$2,4 miliar, sementara pakaian dan aksesoris (bukan rajutan) mencapai US$2,1 miliar.

Bhima menilai, kenaikan tarif berpotensi membuat merek internasional menurunkan pesanan ke pabrik Indonesia. Di saat bersamaan, ia mengingatkan adanya risiko pasar domestik dibanjiri produk dari Vietnam, Kamboja, dan China yang mencari pasar alternatif. Ia juga menyinggung Permendag 8/2024 tentang impor yang disebut belum direvisi, sehingga menambah tekanan karena ekspor melemah sementara impor berpotensi meningkat.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menyampaikan bahwa separuh produk tekstil Indonesia diekspor ke AS. Ia menilai tarif yang lebih tinggi akan melemahkan penetrasi produk Indonesia ke pasar AS, di tengah kondisi industri tekstil yang menurutnya sudah “berdarah-darah” karena penutupan pabrik, penghentian karyawan, dan relokasi.

Risiko “kebanjiran” barang impor

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, memperkirakan tarif tinggi akan menurunkan permintaan dan memperbesar oversupply pakaian jadi di negara produsen seperti China, Bangladesh, dan Vietnam. Ia khawatir Indonesia menjadi tujuan limpahan produk karena negara-negara tersebut kesulitan menyalurkan barangnya ke AS.

Jemmy menilai pasar dalam negeri selama ini menjadi tumpuan industri tekstil Indonesia saat pasar global bergejolak. Karena itu, ia berharap pemerintah segera menerapkan aturan non-tariff barrier untuk melindungi industri kecil-menengah (IKM) dan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dari serbuan impor, terutama pakaian jadi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyebut industri berorientasi ekspor yang permintaannya besar dari AS kemungkinan akan lebih sulit bertahan. Menurut perkiraan sementara Apindo, sektor garmen, sepatu, karet, perikanan, dan furnitur akan sangat terdampak karena porsi ekspornya yang besar ke AS serta keterkaitan rantai pasok dengan UMKM atau keterbatasan fleksibilitas untuk cepat mendiversifikasi pasar.

Shinta juga menyampaikan kekhawatiran terbesar adalah tekanan PHK yang lebih besar, terutama di sektor padat karya seperti garmen. Sektor lain seperti CPO, biofuel, komponen produk elektrik, permesinan, atau kendaraan disebut juga terdampak negatif, namun diperkirakan lebih tangguh karena dapat mendiversifikasi tujuan ekspor atau mengandalkan pasar domestik.

Dampak sosial: pengangguran dan kemiskinan

Guru besar ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB), Didin S. Damanhuri, menilai kebijakan tarif timbal balik berpotensi meningkatkan PHK dan mendorong kenaikan kemiskinan. Ia memprediksi pelemahan rupiah dalam jangka dekat dapat melewati Rp17.000 per dolar AS, yang ia sebut sebagai batas psikologis seperti pada 1998.

Didin menekankan pelemahan rupiah berisiko meningkatkan beban bunga utang pemerintah yang berdenominasi dolar. Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia tercatat US$427,5 miliar atau Rp6.997 triliun per Januari 2025 (dengan asumsi kurs Rp16.370 per dolar AS).

Ia juga memperingatkan dampak ke pasar modal. Tercatat sepanjang Januari hingga 6 Maret 2025, terjadi aliran modal asing keluar (capital outflow) sebesar Rp20,12 triliun, belum termasuk potensi dampak dari kebijakan tarif AS.

Didin menilai korporasi besar yang memiliki utang dolar berpotensi terguncang hingga pailit, dan bisa memilih PHK sebagai langkah antisipasi. Apindo mencatat jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mencapai 40.000 orang pada Januari–Februari 2025, ditambah 250.000 orang yang dirumahkan pada tahun sebelumnya. Sementara itu, BPS mencatat per Agustus 2024 terdapat 7,47 juta penganggur.

Didin menilai meningkatnya pengangguran dapat mendorong kenaikan kemiskinan. Pada 2024, tercatat 67,69 juta orang (24,23% penduduk) masuk kategori rentan miskin, di luar kelompok miskin yang berjumlah 25,22 juta orang (9,03%). Ia mengingatkan dampak kebijakan ini tidak hanya terasa di pasar keuangan, tetapi berpotensi menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Peluang: merebut pasar dari negara kompetitor

Di tengah ancaman tersebut, Faisal dari CORE menilai terdapat peluang bagi Indonesia. Ia menyebut target utama tarif impor AS cenderung mengarah ke negara-negara seperti China, Vietnam, Thailand, Kamboja, Bangladesh, Sri Lanka, dan lainnya. Karena itu, Indonesia dinilai bukan sasaran utama.

Menurut Faisal, jika Indonesia jeli, peluang terbuka untuk mengambil sebagian pasar yang melemah bagi kompetitor yang terkena tarif lebih tinggi. Namun ia menekankan peluang itu tidak otomatis terjadi dan perlu diupayakan dengan strategi yang tepat.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Redma Gita Wirawasta, juga melihat situasi ini sebagai “kocok ulang” peta ekspor ke AS. Ia menilai negara dengan defisit perdagangan lebih kecil dapat meningkatkan pangsa pasar ekspor ke AS yang ditinggalkan negara dengan defisit besar seperti Vietnam, China, dan Sri Lanka. Ia menambahkan, pesaing utama Indonesia pada akhirnya adalah industri dalam negeri AS yang tidak terkena tarif, namun biaya produksi di AS dinilai lebih mahal.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan AS merupakan salah satu penyumbang surplus perdagangan nonmigas Indonesia pada 2024. Kontribusi AS mencapai US$16,08 miliar dari total surplus perdagangan nonmigas sebesar US$31,04 miliar.

Belajar dari Vietnam pada perang dagang 2019

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai Indonesia bisa mempelajari strategi Vietnam saat perang dagang AS–China pada 2019. Menurutnya, Vietnam mampu mensubstitusi produk China di pasar AS dan memudahkan investasi asing masuk.

Esther menyebut Vietnam memiliki kemiripan produk ekspor yang tinggi dengan China, didukung fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dan Bilateral Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) dengan AS sejak 1994, serta adanya potensi pelabelan ulang produk China di Vietnam.

Ia juga menyoroti kemampuan Vietnam menarik relokasi investasi. Kedekatan geografis dengan China dimanfaatkan sehingga sejumlah perusahaan manufaktur memindahkan basis produksi ke Vietnam. Esther menyebut sekitar 23 perusahaan AS merelokasi investasi dari China ke Vietnam, dengan salah satu faktor kunci berupa kemudahan perizinan—yang disebut hanya memerlukan waktu dua bulan.

Meski tingkat kesamaan ekspor Indonesia dengan China ke AS relatif lebih kecil, Esther menilai masih ada ruang pada produk seperti mineral, logam, dan barang konsumen. Ia menyebut Indonesia memiliki 10 komoditas utama ekspor, termasuk batubara, besi/baja, minyak kelapa sawit, bijih tembaga, dan nikel. Ia juga menilai transisi hijau global membuka peluang bagi Indonesia sebagai pemasok mineral kritis untuk teknologi ramah lingkungan.

Opsi langkah pemerintah dan dunia usaha

Bhima menilai pemerintah perlu memperkuat daya tarik investasi agar investor asing membangun pabrik di Indonesia, terutama jika perusahaan mencari lokasi baru dari negara yang terkena tarif lebih besar. Ia menekankan pentingnya konsistensi regulasi, efisiensi perizinan, kesiapan infrastruktur kawasan industri, pasokan energi terbarukan, serta kesiapan sumber daya manusia. Ia juga menyatakan bahwa perbaikan daya saing fundamental menjadi lebih penting di tengah keterbatasan ruang insentif fiskal.

Selain itu, Bhima menyarankan Indonesia mencari alternatif pasar ekspor, termasuk Timur Tengah, serta mempererat hubungan dengan negara-negara BRICS untuk memperbesar porsi perdagangan intra-kelompok dan kerja sama investasi serta moneter.

Didin mendorong evaluasi menyeluruh program jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia menyarankan anggaran yang tidak berdampak untuk menghadapi situasi jangka pendek ditunda dan dialihkan untuk stimulus ekonomi kepada pelaku usaha, khususnya UMKM dan daerah. Ia menilai UMKM, pertanian, dan ekonomi keluarga menjadi penyelamat pada krisis 1998 dan 2008.

Didin juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya lebih berorientasi jangka menengah dan panjang, sehingga sebagian anggaran lanjutan sebaiknya ditunda dan dialihkan untuk stimulus ekonomi ke UMKM, daerah, dan pertanian.

Sementara itu, Shinta dari Apindo mendorong diplomasi bilateral dengan AS untuk menciptakan pemisahan atau pengecualian bagi produk ekspor Indonesia. Ia juga menyebut harapan agar Indonesia dan AS dapat membentuk kesepakatan dagang bilateral sehingga tarif dapat dieliminasi dan rantai pasok perdagangan menjadi lebih efisien.

Respons pemerintah: stabilisasi dan negosiasi

Dalam keterangan tertulisnya, Kemlu menyatakan pemerintah tengah menghitung dampak tarif AS terhadap sektor-sektor terdampak dan menyiapkan langkah strategis untuk memitigasi efek negatif terhadap perekonomian.

Pemerintah juga menyatakan komitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pascapengumuman tarif resiprokal AS. Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia disebut terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kemlu menyebut Indonesia terus berkomunikasi dengan pemerintah AS, termasuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk negosiasi langsung. Presiden Prabowo Subianto juga disebut menginstruksikan menteri-menteri Kabinet Merah Putih melakukan perbaikan struktural, termasuk penyederhanaan regulasi dan penghapusan aturan yang menghambat, terutama terkait non-tariff barrier.

Di tingkat regional, Indonesia juga berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk merumuskan langkah bersama, mengingat seluruh 10 negara ASEAN terdampak pengenaan tarif AS.