Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan pergeseran besar arah pembangunan ekonomi nasional. Menurut Tito, orientasi yang sebelumnya cenderung mengarah pada sistem ekonomi liberal kapitalis kini mulai bergeser menuju sistem ekonomi kerakyatan.
Pandangan itu disampaikan Tito dalam orasi ilmiah bertajuk “Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045” pada peringatan Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya di Palembang, Senin (3/11). Ia mengatakan pergeseran tersebut tercermin dari berbagai program pemerintah yang dinilainya berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah dan berlandaskan semangat keadilan sosial.
Tito menjelaskan, arah ekonomi kerakyatan yang ia maksud sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia menilai kebijakan ekonomi pada era Prabowo menunjukkan komitmen untuk mengoreksi ketimpangan sosial yang muncul akibat sistem liberal kapitalis.
Menurut Tito, sistem ekonomi yang berlaku sebelumnya cenderung membuat kelompok kaya semakin kuat, sementara kelompok lemah sulit meningkatkan taraf hidup. Ia menyebut, melalui kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, kesejahteraan kini diarahkan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah program yang disebut mencerminkan pergeseran tersebut, antara lain bantuan sosial, beasiswa bagi rakyat kurang mampu, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, pembangunan perumahan rakyat, serta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tito menilai program-program itu merupakan bentuk konkret upaya membangun ekonomi yang berkeadilan sosial.
Selain pemerataan, Tito menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam arah ekonomi baru tersebut. Ia menyatakan Indonesia tidak akan dapat menjadi negara maju hanya dengan mengandalkan kekayaan alam, melainkan perlu bertumpu pada SDM yang unggul.
Dalam konteks itu, ia mendorong perguruan tinggi berperan sebagai think tank yang melahirkan generasi produktif, inovatif, dan berintegritas guna mendukung target Indonesia Emas 2045.
Tito juga mengutip data dari World Bank dan McKinsey yang menyebut Indonesia berpotensi menjadi negara dominan nomor empat di dunia pada 2045, di bawah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Namun, ia menilai potensi tersebut hanya dapat dicapai jika arah ekonomi nasional dijalankan dengan prinsip kerakyatan yang inklusif dan ditopang SDM unggul.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa dengan sistem ekonomi berkeadilan sosial serta penguatan kualitas SDM, Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara maju pada 2045.
