Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (unaudited) Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh Andri Yogama. Penyerahan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Aceh, Selasa, 31 Maret 2026.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada BPK atas kesediaannya menerima laporan tersebut. Ia menyebut, secara umum kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh pada 2025 menunjukkan capaian yang dinilai cukup baik.
Fadhlullah merinci realisasi pendapatan mencapai Rp10,69 triliun atau 100,07 persen. Sementara realisasi belanja tercatat Rp10,65 triliun atau 95,42 persen dari target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, capaian itu mencerminkan komitmen Pemerintah Aceh untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. “Ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, demi pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Fadhlullah.
Ia juga menyampaikan Pemerintah Aceh telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 10 tahun berturut-turut sejak 2015 hingga 2024. Fadhlullah berharap pada tahun ini Pemerintah Aceh kembali memperoleh opini WTP.
Sementara itu, Andri Yogama mengapresiasi Pemerintah Aceh yang telah menyusun dan menyerahkan laporan keuangan tepat waktu, meski disebut berada dalam situasi penuh tantangan akibat bencana. Ia menyampaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dijadwalkan dimulai pada 6 April 2026.
Andri menambahkan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) direncanakan disampaikan paling lambat dua bulan setelah laporan keuangan diserahkan. Ia menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak, terutama dalam penyediaan data yang akurat dan tepat waktu, serta dukungan pihak kompeten bila diperlukan keterangan tambahan.
Ia juga berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat dipublikasikan melalui media lokal agar masyarakat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Selain Pemerintah Aceh, sejumlah pemerintah daerah lain yang turut menyerahkan laporan keuangan pada kesempatan yang sama antara lain Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Bener Meriah, dan Kota Sabang.
