Wali Kota Probolinggo Aminuddin menyatakan dukungannya terhadap proses audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Senin.
Aminuddin mengatakan penyampaian LKPD unaudited merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan keuangan. Ia menegaskan Pemerintah Kota Probolinggo berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar setiap penggunaan anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurut dia, pemerintah daerah siap mendukung penuh pemeriksaan BPK serta bersinergi dan kooperatif dalam setiap tahapan audit. Hal itu, kata Aminuddin, merupakan bagian dari upaya menghadirkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan dipercaya publik.
Seiring penyerahan LKPD unaudited tersebut, diharapkan pemerintah daerah di Jawa Timur terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menyampaikan seluruh pemerintah daerah telah memenuhi kewajiban penyampaian LKPD unaudited tepat waktu, paling lambat 31 Maret sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia menyebut laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang selanjutnya akan melalui proses pemeriksaan BPK.
Yuan menjelaskan pemeriksaan bertujuan menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, bukan untuk menyatakan benar atau salah secara absolut. BPK, lanjutnya, menggunakan metode uji petik berbasis risiko agar hasil pemeriksaan lebih presisi dan profesional.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan direncanakan disampaikan sekitar 31 Mei 2026 dan dipublikasikan melalui DPRD. Yuan juga mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah daerah selama proses audit, termasuk keterbukaan data, tidak adanya pembatasan pemeriksaan, serta menjaga integritas bersama.
Selama satu hingga dua bulan ke depan, BPK akan melakukan pemeriksaan secara intensif. Yuan berharap seluruh pemerintah daerah bersikap kooperatif agar hasil audit mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.
