Ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kian meruncing dan mendorong pemerintah Indonesia bersikap lebih berhati-hati. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menegaskan Indonesia tidak akan memilih salah satu pihak, melainkan tetap menjaga hubungan perdagangan dan investasi yang erat dengan kedua negara.
"Semakin terlihat jelas bahwa perang tarif terutama terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok," kata Thomas dalam acara The HSBC Summit 2025, Selasa (22/4/2025). Ia menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara ekonomi berkembang yang besar, memiliki keterkaitan dagang dan investasi yang kuat dengan kedua mitra utama tersebut.
Thomas menjelaskan, dalam lima tahun terakhir China dan AS sama-sama masuk dalam daftar lima besar investor di Indonesia. Namun, fokus investasinya berbeda. Menurutnya, China lebih menitikberatkan investasi dan perdagangan pada sektor mineral dan energi, sedangkan AS lebih berfokus pada sektor farmasi dan barang-barang konsumsi.
Perbedaan prioritas itu, kata Thomas, menjadi salah satu alasan pemerintah berupaya menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi dengan dua negara berkekuatan ekonomi terbesar di dunia tersebut. "Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus menjaga hubungan baik dengan kedua negara tersebut sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi meskipun terjadi gejolak akibat perang tarif," ujarnya.
Perkembangan konflik dagang AS-China juga memasuki fase baru, seiring masing-masing pihak mendorong negara mitra untuk mendukung langkah yang mereka tempuh. Dalam konteks ini, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyerukan agar China dan Indonesia bersatu menolak unilateralisme dan proteksionisme perdagangan, serta memperkuat kerja sama ekonomi kawasan.
Pernyataan itu disampaikan Wang Yi dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Indonesia di Beijing, seusai pertemuan pertama mekanisme 2+2 Indonesia-China yang mempertemukan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari kedua negara, Senin (21/4/225). "Penyalahgunaan tarif akan sangat merusak pertukaran ekonomi dan perdagangan normal antarnegara," tegas Wang Yi.
China juga memperingatkan negara-negara agar tidak mencapai kesepakatan ekonomi yang lebih luas dengan AS dengan mengorbankan kepentingan China. Pernyataan tersebut menambah intensitas retorika di tengah meningkatnya perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia dan AS disebut telah sepakat untuk segera membahas secara intensif proses negosiasi tarif dan menyiapkan kerangka kerja sama. Kedua pihak menargetkan penyelesaian proses tersebut dalam jangka waktu 60 hari ke depan.
