Kementerian Keuangan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan ini memuat rincian realisasi pendapatan, belanja, serta posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dalam LKPP tersebut, realisasi defisit APBN 2025 tercatat sebesar 2,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini berbeda dari laporan realisasi sementara APBN 2025 yang disampaikan pada awal 2026, yang mencatat defisit mencapai 2,92% terhadap PDB.
LKPP juga mencatat realisasi pendapatan negara sebesar Rp2.765,2 triliun dan belanja negara Rp3.434,7 triliun. Sebagai perbandingan, laporan realisasi sementara APBN 2025 sebelumnya mencatat pendapatan negara Rp2.756,3 triliun, sementara belanja negara Rp3.452,4 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penyerahan LKPP merupakan amanat Presiden sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Ia menegaskan APBN 2025 tetap berperan sebagai shock absorber atau peredam gejolak di tengah tantangan global. Menurutnya, penggunaan anggaran diarahkan untuk mendukung program prioritas serta menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha.
