Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tekanan yang terjadi di pasar saham Indonesia belakangan ini lebih banyak dipengaruhi faktor global, seiring meningkatnya gejolak pasar dunia dan konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan pergerakan pasar modal tengah berlangsung dinamis dengan volatilitas yang tinggi. Ia menilai koreksi yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bukan fenomena yang hanya dialami Indonesia.
“Kami melihat bahwa pasar modal kita mengalami pergerakan yang cukup dinamis dan dengan tingkat volatilitas yang juga cukup tinggi,” ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis, 2 April 2026.
Menurut OJK, hingga 1 April 2026 IHSG berada di level 7.184,44 atau terkoreksi 16,91% secara year to date (ytd). Hasan menegaskan tekanan tersebut terjadi seiring kondisi serupa di berbagai bursa regional dan global.
“Kondisi ini tidak hanya dialami oleh pasar modal kita, tapi juga oleh hampir seluruh bursa di regional dan global,” katanya.
Di tengah tekanan tersebut, OJK menilai daya tahan pasar domestik masih relatif terjaga. Hal ini tercermin dari aktivitas transaksi yang tetap tinggi dan likuiditas yang dinilai stabil. Sepanjang Maret 2026, rata-rata nilai transaksi harian tercatat Rp20,66 triliun, sementara likuiditas pasar disebut sehat dengan bid-ask spread di kisaran 1,55 kali.
Dari sisi industri pengelolaan dana, nilai aktiva bersih (NAB) reksadana tercatat tumbuh menjadi Rp695,71 triliun atau naik 3,02% secara year to date. Fungsi pasar modal sebagai sumber pembiayaan juga disebut tetap berjalan, dengan total penghimpunan dana korporasi mencapai Rp51,96 triliun hingga akhir Maret 2026.
OJK menyatakan akan terus memantau pergerakan pasar dan respons investor secara ketat untuk menjaga stabilitas.
Selain pengawasan, OJK menegaskan komitmen melakukan reformasi struktural guna memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global. Sejak awal Februari 2026, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) seperti BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menggulirkan agenda percepatan reformasi integritas pasar. Hasan menyebut seluruh inisiatif utama telah rampung sesuai target pada Maret 2026.
“Seluruh inisiatif tersebut telah kami selesaikan dan tuntaskan,” ujarnya.
Empat pilar reformasi yang disampaikan OJK meliputi peningkatan transparansi kepemilikan saham, pengelolaan risiko konsentrasi kepemilikan, peningkatan kualitas data investor, serta penguatan kebijakan free float.
Dalam aspek transparansi, OJK kini membuka data kepemilikan saham hingga level 1% untuk seluruh emiten di BEI, dengan pembaruan berkala setiap bulan. Kualitas data investor juga ditingkatkan melalui penyajian yang lebih granular. Sementara itu, perubahan aturan free float ditetapkan untuk mendorong peningkatan porsi saham publik sekaligus menyelaraskan definisi dengan standar global.
OJK juga mulai memperkenalkan mekanisme pengungkapan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi sebagai informasi tambahan bagi investor. “Ini akan menjadi informasi tambahan yang penting yang boleh jadi dimanfaatkan sebagai early warning bagi para investor,” kata Hasan.
Di luar reformasi, OJK menyebut pendalaman pasar terus didorong melalui pengembangan instrumen ETF emas serta rencana peluncuran program investasi berkala reksadana yang dijadwalkan pada 27 April 2026 untuk memperluas basis investor ritel.
Dalam penegakan disiplin pasar, OJK menyatakan tidak akan ragu menindak pelanggaran. Hingga 31 Maret 2026, regulator telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 233 pihak dengan total denda Rp96,33 miliar, termasuk kasus manipulasi pasar dengan nilai Rp29,3 miliar.
Ke depan, OJK menyatakan reformasi pasar modal akan berlanjut dengan pendekatan terukur dan selaras praktik terbaik global, dengan harapan dapat memulihkan kepercayaan investor dan memperkuat daya tarik pasar modal Indonesia.
